Jakarta (ANTARA) - Di Blora, lele yang tersaji di piring makan bergizi sebagian datang dari kolam-kolam bioflok Koperasi Desa Merah Putih Kamolan. Seorang murid hanya melihat lauknya. Padahal di belakangnya ada perjalanan yang tidak tampak: benih ditebar bertahap agar panen tiba ketika dapur membutuhkan, ikan dibersihkan dan dijual Rp25.000 per kilogram kepada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Transaksi itu menghubungkan belanja program dengan kegiatan produksi di desa.
Satu piring makan siang ternyata adalah ujung sebuah lingkaran. Pertanyaannya, berapa banyak uang yang membayar piring itu tinggal di desa sebelum pergi?
Dalam laporan dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 62 juta penerima manfaat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) memberikan 108 juta layanan. Angka itu menunjukkan jangkauan. Di baliknya ada arus belanja pangan, distribusi, dan layanan yang mencapai banyak titik di seluruh negeri. Ke mana arus itu bermuara menentukan apa yang tertinggal di wilayah?
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipercepat melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 koperasi. KDKMP dirancang menjadi simpul tempat arus itu bertemu.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pelibatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan usaha lokal sebagai pemasok dapur MBG. Kesempatan itu bergantung pada pemenuhan persyaratan, mutu dan keamanan pangan, harga, serta kesinambungan pasokan.
Program lain bertemu di simpul ini. Jalan dan irigasi memperlancar produksi dan pengiriman. Pemerintah membahas klinik pratama dan apotek sebagai unit usaha KDKMP. Klinik yang memenuhi persyaratan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mengajukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kebutuhan layanan itu terasa di lapangan. Pada 10–11 Agustus 2026, Tim Penulis mendokumentasikan uji pemeriksaan kesehatan berbantuan telemedicine melalui BUMDes Tatapakan di Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Seorang warga lanjut usia bercerita tentang ongkos perjalanan setiap kali berobat, uang yang ikut keluar dari desa.
Baca juga: MBG 2.0: Kedaulatan pangan dan geopolitik kesejahteraan
Uji itu dijalankan BUMDes, tetapi pengalamannya dapat menjadi dasar usulan layanan serupa melalui gerai KDKMP yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan berizin. Pelayanan awal yang lebih dekat berpotensi mengurangi perjalanan; kasus yang memerlukan pemeriksaan langsung tetap dirujuk. Klinik dan apotek koperasi kelak dapat melengkapi jaringan layanan semacam itu.
Dalam rapat terbatas 23 Juli 2026, Presiden meminta dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, untuk memperkuat koperasi. Prajurit Batalyon Teritorial Pembangunan disiapkan dengan keterampilan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat mendukung pelatihan serta percontohan budi daya bersama instansi teknis dan warga. Pengelolaan koperasi, pembiayaan, dan pemasaran tetap menjadi urusan sipil.
Di tingkat desa, program-program itu dapat saling menguatkan. Permintaan dapur memberi alasan bagi petani untuk menanam dan beternak. Pendapatan penjualan dapat dibelanjakan kembali di warung dan koperasi setempat. Layanan kesehatan yang lebih dekat berpotensi mengurangi waktu dan biaya perjalanan.
Sebagian uang tetap keluar untuk benih, pakan, kemasan, dan barang dari luar daerah. Karena itu, yang menentukan adalah nilai tambah bersih yang tertinggal di desa, bukan sekadar omzet koperasi.
Kober, sebuah kelurahan di Banyumas, Jawa Tengah, memperlihatkan wajah lain dari lingkaran itu. Sebagian besar warganya bukan petani, sehingga koperasinya bekerja sebagai pedagang. Menurut ANTARA pada 21 Juli 2026, koperasi itu memasok sekitar 100 kilogram beras sehari kepada satu SPPG dan 50 kilogram telur kepada SPPG lainnya, sambil melayani pelanggan lain, termasuk pembeli elpiji.
Modal awal dari koperasi itu berasal dari simpanan pokok dan wajib sekitar 60 anggota. Untuk membeli barang sebelum pembayaran diterima, pengurus mencari dana talangan agar modal usaha dapat berputar hingga sekitar Rp18 juta. Program yang menjangkau 62 juta orang, di kelurahan ini, bertumpu pada simpanan sekitar 60 orang.
Kamolan di Blora memproduksi, Kober di Banyumas memperdagangkan. Gagasan yang sama mengambil bentuk berbeda menurut watak wilayahnya.
Ketahanan berlapis
Dalam pemikiran ketahanan nasional Indonesia, ketahanan dapat dibaca berlapis: dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan wilayah, hingga tingkat nasional. Negara yang tangguh bertumpu pada pusatnya dan juga pada kemampuan setiap wilayah memenuhi sebagian kebutuhannya ketika keadaan berubah.
Baca juga: Kurikulum bukan ruang promosi program
Nilai strategis KDKMP terletak pada apa yang terjadi di sekitarnya. Wilayah menjadi lebih tangguh ketika belanja program tidak sekadar singgah lalu keluar, melainkan berputar, menumbuhkan usaha, dan meninggalkan kemampuan baru di tangan warga.
Undang-undang perkoperasian menempatkan anggota sebagai pemilik, sekaligus pengguna jasa. Anggota punya hak suara dalam rapat anggota, dan sisa hasil usaha dibagikan sesuai jasa usaha masing-masing serta keputusan rapat anggota.
Baca juga: MBG: Investasi strategis tingkatkan mutu SDM Indonesia
Di Kober, simpanan sekitar 60 anggota menjadi modal awal. Jika peternak lele di Kamolan atau pedagang di Kober menjadi anggota dan aktif bertransaksi melalui koperasi, mereka dapat memperoleh manfaat dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sebagian hasil usaha juga dapat dialokasikan untuk memperkuat modal atau kapasitas produksi sesuai keputusan rapat anggota.
Anggaran pusat bisa disesuaikan dan dapur bisa berganti pemasok. Bila perputaran di desa hanya digerakkan dari Jakarta, permintaan yang semula membuka kesempatan dapat berubah menjadi ketergantungan. Ketahanan semacam itu hanya hidup selama anggaran mengalir.
Kober sudah memberi petunjuk jawabannya. Koperasinya melayani dapur MBG dan pelanggan lain. Dalam ekosistem yang sehat, program unggulan berfungsi sebagai pemicu. Ia memberi permintaan awal, sementara usaha di sekitarnya tumbuh untuk melayani pembeli lain. Pertemuan program pangan, kesehatan, prasarana, dan koperasi memberi peluang karena berbagai kebutuhan dapat bertemu di titik yang dikelola warga.
Ukurannya pun sederhana: berapa banyak produsen setempat yang menjadi anggota, berapa bagian pasokan berasal dari wilayah sendiri, dan apakah surplusnya kembali memperbesar usaha mereka.
Di Blora, piring-piring itu dicuci dan disiapkan lagi untuk esok hari. Murid yang memakannya tidak perlu tahu dari kolam mana lauknya datang. Hal yang perlu diketahui adalah para peternak di Kamolan dan sekitar 60 anggota di Kober, karena merekalah yang ikut memutuskan ke mana uang itu berputar berikutnya. Ketahanan berlapis yang biasa dibahas di ruang kajian, di sana, berbentuk rapat anggota di balai desa.
*) Kolonel Inf Muchlis Gasim, SH, MSi, MHI, CHMP adalah Kepala Sub-Dinas Penerangan Khusus Dinas Penerangan Angkatan Darat
Baca juga: MBG harus diperbaiki, bukan dihentikan
Baca juga: Melihat MBG sebagai mesin pemerataan ekonomi
Satu piring makan siang ternyata adalah ujung sebuah lingkaran. Pertanyaannya, berapa banyak uang yang membayar piring itu tinggal di desa sebelum pergi?
Dalam laporan dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 62 juta penerima manfaat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) memberikan 108 juta layanan. Angka itu menunjukkan jangkauan. Di baliknya ada arus belanja pangan, distribusi, dan layanan yang mencapai banyak titik di seluruh negeri. Ke mana arus itu bermuara menentukan apa yang tertinggal di wilayah?
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipercepat melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 koperasi. KDKMP dirancang menjadi simpul tempat arus itu bertemu.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pelibatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan usaha lokal sebagai pemasok dapur MBG. Kesempatan itu bergantung pada pemenuhan persyaratan, mutu dan keamanan pangan, harga, serta kesinambungan pasokan.
Program lain bertemu di simpul ini. Jalan dan irigasi memperlancar produksi dan pengiriman. Pemerintah membahas klinik pratama dan apotek sebagai unit usaha KDKMP. Klinik yang memenuhi persyaratan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mengajukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kebutuhan layanan itu terasa di lapangan. Pada 10–11 Agustus 2026, Tim Penulis mendokumentasikan uji pemeriksaan kesehatan berbantuan telemedicine melalui BUMDes Tatapakan di Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Seorang warga lanjut usia bercerita tentang ongkos perjalanan setiap kali berobat, uang yang ikut keluar dari desa.
Baca juga: MBG 2.0: Kedaulatan pangan dan geopolitik kesejahteraan
Uji itu dijalankan BUMDes, tetapi pengalamannya dapat menjadi dasar usulan layanan serupa melalui gerai KDKMP yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan berizin. Pelayanan awal yang lebih dekat berpotensi mengurangi perjalanan; kasus yang memerlukan pemeriksaan langsung tetap dirujuk. Klinik dan apotek koperasi kelak dapat melengkapi jaringan layanan semacam itu.
Dalam rapat terbatas 23 Juli 2026, Presiden meminta dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, untuk memperkuat koperasi. Prajurit Batalyon Teritorial Pembangunan disiapkan dengan keterampilan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat mendukung pelatihan serta percontohan budi daya bersama instansi teknis dan warga. Pengelolaan koperasi, pembiayaan, dan pemasaran tetap menjadi urusan sipil.
Di tingkat desa, program-program itu dapat saling menguatkan. Permintaan dapur memberi alasan bagi petani untuk menanam dan beternak. Pendapatan penjualan dapat dibelanjakan kembali di warung dan koperasi setempat. Layanan kesehatan yang lebih dekat berpotensi mengurangi waktu dan biaya perjalanan.
Sebagian uang tetap keluar untuk benih, pakan, kemasan, dan barang dari luar daerah. Karena itu, yang menentukan adalah nilai tambah bersih yang tertinggal di desa, bukan sekadar omzet koperasi.
Kober, sebuah kelurahan di Banyumas, Jawa Tengah, memperlihatkan wajah lain dari lingkaran itu. Sebagian besar warganya bukan petani, sehingga koperasinya bekerja sebagai pedagang. Menurut ANTARA pada 21 Juli 2026, koperasi itu memasok sekitar 100 kilogram beras sehari kepada satu SPPG dan 50 kilogram telur kepada SPPG lainnya, sambil melayani pelanggan lain, termasuk pembeli elpiji.
Modal awal dari koperasi itu berasal dari simpanan pokok dan wajib sekitar 60 anggota. Untuk membeli barang sebelum pembayaran diterima, pengurus mencari dana talangan agar modal usaha dapat berputar hingga sekitar Rp18 juta. Program yang menjangkau 62 juta orang, di kelurahan ini, bertumpu pada simpanan sekitar 60 orang.
Kamolan di Blora memproduksi, Kober di Banyumas memperdagangkan. Gagasan yang sama mengambil bentuk berbeda menurut watak wilayahnya.
Ketahanan berlapis
Dalam pemikiran ketahanan nasional Indonesia, ketahanan dapat dibaca berlapis: dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan wilayah, hingga tingkat nasional. Negara yang tangguh bertumpu pada pusatnya dan juga pada kemampuan setiap wilayah memenuhi sebagian kebutuhannya ketika keadaan berubah.
Baca juga: Kurikulum bukan ruang promosi program
Nilai strategis KDKMP terletak pada apa yang terjadi di sekitarnya. Wilayah menjadi lebih tangguh ketika belanja program tidak sekadar singgah lalu keluar, melainkan berputar, menumbuhkan usaha, dan meninggalkan kemampuan baru di tangan warga.
Undang-undang perkoperasian menempatkan anggota sebagai pemilik, sekaligus pengguna jasa. Anggota punya hak suara dalam rapat anggota, dan sisa hasil usaha dibagikan sesuai jasa usaha masing-masing serta keputusan rapat anggota.
Baca juga: MBG: Investasi strategis tingkatkan mutu SDM Indonesia
Di Kober, simpanan sekitar 60 anggota menjadi modal awal. Jika peternak lele di Kamolan atau pedagang di Kober menjadi anggota dan aktif bertransaksi melalui koperasi, mereka dapat memperoleh manfaat dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sebagian hasil usaha juga dapat dialokasikan untuk memperkuat modal atau kapasitas produksi sesuai keputusan rapat anggota.
Anggaran pusat bisa disesuaikan dan dapur bisa berganti pemasok. Bila perputaran di desa hanya digerakkan dari Jakarta, permintaan yang semula membuka kesempatan dapat berubah menjadi ketergantungan. Ketahanan semacam itu hanya hidup selama anggaran mengalir.
Kober sudah memberi petunjuk jawabannya. Koperasinya melayani dapur MBG dan pelanggan lain. Dalam ekosistem yang sehat, program unggulan berfungsi sebagai pemicu. Ia memberi permintaan awal, sementara usaha di sekitarnya tumbuh untuk melayani pembeli lain. Pertemuan program pangan, kesehatan, prasarana, dan koperasi memberi peluang karena berbagai kebutuhan dapat bertemu di titik yang dikelola warga.
Ukurannya pun sederhana: berapa banyak produsen setempat yang menjadi anggota, berapa bagian pasokan berasal dari wilayah sendiri, dan apakah surplusnya kembali memperbesar usaha mereka.
Di Blora, piring-piring itu dicuci dan disiapkan lagi untuk esok hari. Murid yang memakannya tidak perlu tahu dari kolam mana lauknya datang. Hal yang perlu diketahui adalah para peternak di Kamolan dan sekitar 60 anggota di Kober, karena merekalah yang ikut memutuskan ke mana uang itu berputar berikutnya. Ketahanan berlapis yang biasa dibahas di ruang kajian, di sana, berbentuk rapat anggota di balai desa.
*) Kolonel Inf Muchlis Gasim, SH, MSi, MHI, CHMP adalah Kepala Sub-Dinas Penerangan Khusus Dinas Penerangan Angkatan Darat
Baca juga: MBG harus diperbaiki, bukan dihentikan
Baca juga: Melihat MBG sebagai mesin pemerataan ekonomi
