Karawang: Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta masyarakat tetap tenang menyikapi isu penyadapan yang menyeret sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak mengalihkan perhatian dari berbagai agenda penting bangsa.
"Penyadapan kemungkinan bisa terjadi kepada siapa saja, namun bagaimana kita harusnya semua pihak membuat suasana lebih kondusif saja. Tidak boleh hanyut dengan permasalahan yang sudah hanyut sebagai isu nasional kita, jangan sampai menutup persoalan yang lebih besar" kata Surya Paloh usai meresmikan gedung DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang di Jalan Panathayuda, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Minggu, 8 November 2026.
Surya menegaskan dirinya tetap percaya kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas menangani dugaan pelanggaran hukum. Ia juga meminta masyarakat memberikan dukungan kepada aparat yang mendapat mandat dari negara.
"Saya yakin dan percaya aparat kita tidak kehilangan seluruh misi dan tugasnya, mereka perlu dukungan kita untuk menangani pelanggaran hukum yang terjadi," kata dia.
Menurut Surya, Indonesia saat ini menghadapi beragam persoalan yang kompleks. Karena itu, menjaga situasi tetap kondusif dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan agenda pembangunan dapat berjalan.
Baca Juga :
Kabareskrim Bantah 2 Eks Kapolri jadi Tersangka Penyadapan Presiden
Saat ditanya mengenai namanya yang turut disebut masuk dalam daftar target penyadapan, Surya menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena komunikasi melalui telepon selulernya tidak berisi pembicaraan yang dianggap krusial.
"Saya enggak perlu tahu, karena saya mau disadap apa? Paling saya hanya tanya kabar adik-adik kita, paling saya sering ganggu Kang Saan aja, termasuk anggota-anggota DPR yang lain supaya bertugas secara qualified," ungkapnya.
Selain menanggapi isu penyadapan, Surya turut memberikan pandangan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana tersebut mencuat setelah surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA disebut tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).
Surya mengatakan mekanisme pemakzulan telah diatur. Namun, menurut dia, opsi tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dengan melihat kemungkinan alternatif penyelesaian lainnya.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Surya juga menyatakan sikap Partai NasDem dalam menyikapi persoalan tersebut mempertimbangkan kondisi dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan partainya berupaya memahami suasana kebatinan publik dalam menentukan sikap politik.
"Kami hanya ingin menekankan bahwa sikap kita mempertimbangkan suasana kebatinan dari seluruh masyarakat, dilihat dari waktu ke waktu harus bisa memisahkan kesedihan diantara kesusahan," kata Kata Surya Paloh.
Ia menilai wacana pemakzulan di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang masih berjalan merupakan persoalan serius. Surya menyebut kondisi tersebut bukan sesuatu yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat.
"Presiden masih aktif Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba mau dimakzulkan, jujur saya katakan ini Tragis, dan ini bukan yang kita harapkan," pungkasnya.
