Jubir Gerindra Soroti Penyadapan Prabowo, Singgung Keterlibatan Asing hingga Oligarki

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad. (Sumber: (ANTARA/Fianda SJofjan Rassat))

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyoroti kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh jendera polisi.

Menurut Kamrussamad, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga berkaitan dengan kedaulatan nasional.

Ia menilai penyidikan perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak asing, oligarki, maupun kekuatan politik tertentu yang terlibat.

"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ucap Kamrussamad dikutip dari Antara, Minggu (8/11/2026).

Ia mengatakan, salah satu hal yang perlu didalami adalah kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri berinisial LSP, terutama dalam rentang enam tahun masa kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Polri.

Baca Juga: Barisan Jenderal Eks Komandan Korps Brimob Temui Kapolri, Dapat Dukungan Tangani Kasus Penyadapan!

Selain itu, Kamrussamad meminta penyidik menelusuri apakah terdapat pihak asing yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya oligarki yang menjadi sponsor atau kekuatan politik tertentu di balik tindakan itu.

Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pelibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) apabila diperlukan.

Hal tersebut dinilai penting karena perkara ini disebut telah menyangkut keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Baca Juga: Tengok Lagi! Ekspresi Eks Kapolri Listyo saat Gus Baha Ceramah Singgung Penyadapan | ARSIP

Gerindra Usul DPR Bentuk Pansus

Di luar proses penyidikan oleh Polri, Kamrussamad juga membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami kasus dugaan penyadapan Presiden.

Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara.

Kamrussamad menjelaskan, aspirasi pembentukan pansus dapat disampaikan melalui Badan Musyawarah (Bamus) hingga Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Polri.

"Jika dipandang harus melibatkan komisi atau lintas komisi atau lintas AKD, biasanya memang bisa saja diperlukan panja atau pun tingkatan panja," katanya.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV