Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin sayap kiri Prancis Jean-Luc Melenchon kini menuai perdebatan panas menjelang pemilihan presiden (pilpres) tahun depan. Ia disebut sebagai tokoh radikal oleh lawan politiknya sekaligus pahlawan bagi para mahasiswa pengunjuk rasa.
Mengutip Al Jazeera, Sabtu (7/11/2026), Melenchon telah muncul sebagai penantang terkuat dari kubu sayap kiri. Ia bersiap untuk menantang pemimpin sayap kanan National Rally Marine Le Pen dalam ajang pilpres mendatang.
Ketua partai France Unbowed (LFI) itu berjanji akan menurunkan usia pensiun menjadi 60 tahun jika terpilih. Ia juga berniat menaikkan upah minimum menjadi 1.700 euro atau setara US$ 1.900 (Rp 34.200.000) per bulan.
Melenchon turut merencanakan penarikan Prancis dari keanggotaan NATO serta menasionalisasi kembali beberapa sektor ekonomi. Ia bahkan ingin menghentikan pembayaran utang Prancis kepada Bank Sentral Eropa agar pemerintah memiliki ruang belanja ekstra.
Rencana belanja yang ambisius ini nantinya akan didanai murni melalui pajak yang lebih tinggi bagi individu kaya. Proposalnya secara spesifik mencakup pajak minimum 2% untuk kekayaan miliarder dan peningkatan drastis pada pajak warisan.
"Modal finansial telah diuntungkan, dan merekalah yang seharusnya membayar," ungkapnya.
Namun, sejumlah ekonom dengan tegas memperingatkan bahwa berbagai kebijakan sayap kiri tersebut sangat radikal dan tidak realistis. Perdana Menteri Sebastien Lecornu sebelumnya bahkan mengecam keras rencana penolakan pembayaran utang negara tersebut.
"Meminjam uang dan memutuskan untuk tidak mengembalikannya, itu namanya pencurian," paparnya.
Berdasarkan hasil jajak pendapat minggu ini, Melenchon tercatat memimpin blok sayap kiri dengan perolehan suara 17,5% hingga 18%. Sayangnya, perolehan angka popularitas tersebut diyakini masih belum bisa mendekati kandidat sayap kanan Marine Le Pen.
Sebuah jajak pendapat pada bulan Oktober menunjukkan bahwa Le Pen akan dengan mudah memenangkan putaran kedua melawan Melenchon. Pemimpin sayap kanan tersebut diproyeksikan akan menang telak dengan keunggulan 70% berbanding 30%.
Blok sayap kiri saat ini juga masih terpecah dan ragu untuk bersatu karena sikap kontroversial Melenchon terkait isu Palestina. Ia secara vokal menolak melabeli Hamas sebagai organisasi teroris dan menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Gaya kepemimpinan Melenchon yang terlalu konfrontatif nyatanya juga mendapat kritik tajam dari para mantan sekutunya. Beberapa mantan politisi LFI secara terbuka bahkan mencap gerakan partai sayap kiri tersebut sebagai sebuah kediktatoran yang otoriter.
Peneliti Senior Global Policy Institute Jacques Reland menyoroti julukan pemimpin tertinggi yang kini melekat pada Melenchon. Ia sepakat bahwa partai tersebut dijalankan oleh satu sosok autokrat tanpa adanya proses pengambilan keputusan yang bebas.
"Partai ini sangat terorganisasi, tetapi sama sekali bukan partai demokratis," pungkas Reland.
(tps/wur)
