HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah berencana membuka proses pendaftaran secara nasional pada November 2026. Sejumlah kementerian dan lembaga juga mulai mengungkap kebutuhan tambahan aparatur sipil negara (ASN), termasuk Mahkamah Agung (MA).
Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai aparatur negara, terutama lulusan baru atau fresh graduate yang selama ini menantikan pembukaan seleksi CPNS.
Salah satu instansi yang telah mengungkap rencana kebutuhan pegawai adalah Mahkamah Agung. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut menyiapkan total 4.430 formasi untuk tahun anggaran 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 2.830 formasi CPNS dan 1.600 formasi calon hakim (cakim). Pengumuman resmi penerimaan pegawai baru di lingkungan MA ditargetkan terbit pada akhir November 2026.
Rencana tersebut disampaikan Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, Kamis (5/11/2026).
“Insyaallah, akhir November ini akan diumumkan, untuk cakim berjumlah 1.600 formasi dan 2.830 formasi untuk CPNS,” kata Sobandi.
Menurut Sobandi, Mahkamah Agung menjadi salah satu dari 14 kementerian dan lembaga yang mendapatkan prioritas Presiden untuk penambahan sumber daya manusia pada tahun ini.
Penambahan pegawai tersebut diperlukan untuk memperkuat pelayanan peradilan di seluruh Indonesia. Sebab, MA menghadapi persoalan kekurangan personel akibat banyak hakim dan aparatur peradilan yang memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.
“Setiap tahunnya, kurang lebih 500 hakim dan aparatur peradilan yang pensiun atau meninggal, dan rekrutmen hakim terakhir itu tahun 2021, jadi banyak kosong, sehingga menghambat layanan peradilan,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga baru di lingkungan peradilan semakin mendesak. Pengisian formasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengadilan, terutama dalam menjaga kelancaran penanganan perkara dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan November
Selain Mahkamah Agung, pemerintah juga telah membahas rencana pembukaan seleksi CPNS 2026 bersama DPR RI.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat finalisasi pembahasan kepegawaian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rekrutmen CPNS tahun ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi pemerintah.
Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan tenaga pelaksana untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi kekosongan jabatan akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
“Ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pengawalan, yang oleh karenanya kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, pelaksanaan seleksi akan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku ketua tim panitia penerimaan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi seluruh tahapan seleksi. Kesempatan ini terutama ditujukan kepada lulusan baru yang ingin berkarier di lingkungan pemerintahan.
“Bagi adik-adik kita perlu kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah,” tuturnya.
Meski demikian, calon pelamar tetap perlu menunggu pengumuman resmi mengenai jumlah kebutuhan pegawai, kualifikasi pendidikan, persyaratan administrasi, serta jadwal seleksi masing-masing instansi.
Bagaimana dengan Formasi Guru dan Dosen CPNS 2026?
Di tengah persiapan rekrutmen CPNS November 2026, kebutuhan tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintah.
Namun, calon pelamar yang mengincar formasi guru perlu mencermati perbedaan jadwal penerimaan. Sebab, berdasarkan rencana yang disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), rekrutmen CPNS khusus guru secara nasional disiapkan mulai 2027.
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan sebanyak 464.856 guru yang akan dipenuhi secara bertahap selama tiga tahun.
Pada tahap pertama, kuota penerimaan diproyeksikan mencapai sekitar 139.000 guru atau 30 persen dari total kebutuhan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan dengan skema bertahap.
“Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen,” kata Nunuk, seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (23/9/2026).
Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan pemenuhan sekitar 30 persen kebutuhan pada 2027, dilanjutkan 30 persen pada 2028, dan 40 persen sisanya pada 2029.
Rekrutmen ini disiapkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang tersebar di berbagai daerah. Kuota tersebut juga mencakup kebutuhan guru untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Peluang mengikuti seleksi tidak hanya diberikan kepada guru honorer. Lulusan baru jenjang sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) juga berkesempatan mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Kemendikdasmen juga memberikan perhatian terhadap peserta yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Nunuk menjelaskan, sertifikat PPG bukan menjadi syarat mutlak untuk mengikuti seleksi. Namun, peserta yang sudah mengikuti dan lulus program tersebut akan mendapatkan prioritas.
“Jadi tidak harus sudah mengikuti PPG, karena nanti kan kami yang meng-PPG-kan, tapi yang sudah PPG tentu mendapatkan prioritas,” ujarnya.
Guru PPPK Berpeluang Beralih Menjadi PNS
Selain membuka kesempatan bagi pelamar baru, pemerintah juga menyiapkan penataan status kepegawaian tenaga pendidik yang saat ini telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam rencana yang disampaikan Kemendikdasmen, guru PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS untuk menjadi PNS secara bertahap mulai 2027.
Artinya, guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS tetap harus mengikuti mekanisme seleksi sesuai ketentuan dan kebutuhan formasi yang tersedia.
Sementara itu, guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sekaligus upaya memberikan kepastian status kepegawaian dan jenjang karier bagi guru.
Dengan demikian, rencana penerimaan guru melalui jalur CPNS tidak hanya menyasar lulusan baru, tetapi juga membuka peluang bagi guru honorer maupun guru PPPK yang memenuhi persyaratan.
Bagaimana dengan Formasi Dosen?
Berbeda dengan kebutuhan guru yang telah memiliki proyeksi kuota dan jadwal pemenuhan bertahap, rincian kebutuhan dosen dalam rekrutmen CPNS November 2026 masih perlu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan masing-masing instansi.
Formasi dosen umumnya berkaitan dengan kebutuhan perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi maupun kementerian dan lembaga lain yang memiliki institusi pendidikan.
Karena itu, calon pelamar yang ingin menjadi dosen PNS perlu memantau pengumuman formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan, bidang keahlian, dan kebutuhan perguruan tinggi yang membuka penerimaan.
Belum adanya rincian kuota dosen dalam informasi rekrutmen yang disampaikan pemerintah bukan berarti formasi tersebut dipastikan tidak tersedia. Kepastian mengenai jumlah kebutuhan dan penempatan tetap menunggu pengumuman resmi.
Syarat dan Jadwal Seleksi Masih Menunggu Pengumuman
Meski sejumlah instansi telah menyampaikan rencana kebutuhan pegawai, masyarakat perlu memahami bahwa informasi tersebut belum seluruhnya menjadi pengumuman pembukaan pendaftaran.
Mahkamah Agung, misalnya, baru menargetkan pengumuman 2.830 formasi CPNS dan 1.600 calon hakim pada akhir November 2026.
Sementara itu, rekrutmen guru secara nasional diproyeksikan mulai 2027 dengan kebutuhan sekitar 139.000 formasi pada tahap pertama.
Adapun rincian formasi dosen masih menunggu informasi resmi dari instansi terkait.
Calon pelamar disarankan mulai mempersiapkan dokumen administrasi, seperti ijazah, transkrip nilai, kartu identitas, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penting untuk memastikan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi yang nantinya dibuka.
Informasi mengenai jadwal, persyaratan, dan mekanisme seleksi dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mahkamah Agung, serta Kemendikdasmen.
Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap informasi yang menjanjikan kelulusan atau menawarkan akses khusus penerimaan CPNS. Seluruh proses seleksi harus mengikuti mekanisme resmi pemerintah dan tidak dipungut biaya.
Dengan persiapan rekrutmen yang mulai diumumkan sejumlah instansi, kesempatan menjadi ASN kembali terbuka. Namun, calon peserta perlu mencermati bahwa setiap formasi memiliki jadwal, kualifikasi, dan mekanisme penerimaan yang berbeda.
