Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelontorkan insentif atau diskon pajak senilai Rp 632 triliun pada 2027. Nilai insentif tersebut diperkirakan setara dengan 2,26% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menkeu Suahasil menjelaskan bahwa pemberian insentif tersebut merupakan bentuk relaksasi dari pemerintah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui langkah tidak memungut pajak atau secara sengaja memberikan pembebasan pajak.
"(Insentif pajak) untuk mendukung rumah tangga, UMKM, sektor usaha, dan investasi untuk menjaga daya beli serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing," papar Suahasil di Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Adapun insentif tersebut pada 2027 diperkirakan Suahasil akan banyak digunakan oleh sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Pemanfaatan insentif pajak oleh beberapa sektor tersebut sejalan dengan estimasi insentif yang disalurkan pada 2026.
Menkeu Suahasil menuturkan estimasi belanja insentif pajak pada 2026 mencapai Rp 576,4 triliun ada 2,24% dari PDB.
Contoh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sepanjang 2026 diantaranya tax holiday untuk industri pionir di industri pengolahan, fasilitas tarif efektif PPN 11/12, fasilitas pembebasan PPh atas dividen, PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum, PPh final pengalihan tanah/bangunan, dan PPh final jasa konstruksi.
Pada 2026, sektor pemerintah telah membelanjakan Rp 137,2 triliun untuk insentif pajak di sektor manufaktur dan menjadi yang paling besar diantara sektor lainnya.
Selanjutnya ada sektor pertanian senilai Rp 60,5 triliun dan perdagangan senilai Rp 55,3 triliun berupa insentif pajak.
"Dukungan perpajakan diberikan sesuai karakteristik sektor, terutama untuk memperkuat produktivitas, dan daya saing dunia usaha," tandasnya.
(arj/arj)
