Jakarta, VIVA - DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut mengatur pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat tidak akan mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6). UU tersebut juga menetapkan pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.
Dengan aturan baru tersebut, cuti bersama tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.
"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh," demikian bunyi ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (8/11/2026).
Aturan ini merupakan hal baru bagi buruh atau pekerja karena UU Ketenagakerjaan ataupun UU Cipta Kerja tidak mengatur hal tersebut. Sebelumnya, cuti tahunan buruh atau pekerja akan dikurangi jika perusahaan melaksanakan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
Tak hanya itu, Pasal 118 UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur hak istirahat pekerja. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat mingguan, istirahat panjang, serta istirahat di antara jam kerja.
Pekerja yang menjalani enam hari kerja dalam sepekan berhak mendapatkan istirahat mingguan satu hari. Lalu, pekerja yang menjalani lima hari kerja berhak memperoleh istirahat mingguan selama dua hari.
UU tersebut juga mengatur pemberian istirahat panjang selama 30 hari usai pekerja bekerja selama lima tahun/kelipatannya.
Adapun perusahaan yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti dapat dikenai pidana. Ancaman hukumannya berupa penjara paling lama satu tahun dan/atau denda.
Dalam aturan sebelumnya, cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat masih mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Ketetapan soal pengurangan hak cuti tahunan itu tak tertuang dalam UU, melainkan tertuang dalam beberapa peraturan.
