Populer: 13 Tersangka Beras Fortifikasi Abal-abal; Utang Negara Berkembang USD 9,4 T

Kasus penipuan beras fortifikasi yang menyeret 13 tersangka menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Minggu (8/11).

Selain itu, pembengkakan utang negara-NEGARA berkembang hingga menembus rekor USD 9,4 triliun turut menyita perhatian. Lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:

Amran Sebut 13 Orang Jadi Tersangka Kasus Penipuan Beras Fortifikasi

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman, menyebut ada 13 tersangka dalam penanganan kasus manipulasi mutu beras fortifikasi dari pengusutan terhadap 15 merek bermasalah.

Langkah penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dari masuknya 271 aduan dugaan penyelewengan sektor pangan di kanal Lapor Pak Amran pada periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, didominasi oleh 74 kasus perberasan serta 64 kasus pupuk.

Berdasarkan pengujian di empat laboratorium terakreditasi, Kementerian Pertanian menemukan sebanyak 25 merek beras fortifikasi berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan taksiran kerugian konsumen mencapai Rp 89 triliun.

Praktik lancung ini melibatkan manipulasi label nutrisi dan spekulasi harga secara ekstrem, seperti penjualan beras mutu medium seharga Rp 57.600 per kg dari harga wajar Rp 13.500 per kg, sehingga memicu selisih indikasi penipuan hingga Rp 44.100 per kg dengan rata-rata disparitas sebesar Rp 22.000 per kg.

Utang Negara Berkembang Membengkak, Tembus USD 9,4 T

Laporan International Debt Report yang dirilis Bank Dunia mencatat akumulasi utang luar negeri negara-negara berkembang tumbuh sebesar 5,5 persen sepanjang 2025 hingga menyentuh angka USD 9,4 triliun.

Kenaikan tersebut menandai rekor nominal tertinggi sekaligus laju pertumbuhan pinjaman tercepat dalam rentang empat tahun terakhir, dengan faktor pendorong utama berasal dari agresivitas penarikan pinjaman sektor swasta.

Beban keuangan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah semakin berat akibat kenaikan rata-rata suku bunga pinjaman baru ke angka 8,2 persen, level tertinggi sejak akhir 1980-an.

Sejumlah negara bahkan tercatat menanggung beban bunga pinjaman ekstrem, seperti Kenya sebesar 9,2 persen, Laos mencapai 11,5 persen, hingga Republik Kongo sebesar 13,88 persen, yang secara langsung mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan jangka panjang serta memperlemah ketahanan pangan nasional dari gejolak krisis global.