jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI bersepakat seluruh PPPK paruh waktu lintas profesi, tidak hanya guru, akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pengumuman tersebut dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Ratusan PPPK Paruh Waktu Aman, Beberapa Bulan Lagi Naik Level
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan kebijakan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 menjawab aspirasi warga.
"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan," kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/11).
BACA JUGA: Bupati Siak Pertanyakan 4 Hal Krusial terkait PPPK Paruh Waktu Naik Status, Khawatir soal Gaji
Selain itu, Khozin mengatakan kebijakan yang diputuskan pemerintah bersama DPR RI itu menjadi titik terang bagi jaminan kepastian kerja hingga perlindungan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah," katanya.
BACA JUGA: Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu tak Ikut Aksi 10 November, Faisol: Pemerintah Sudah Jawab
Namun, Khozin mengingatkan semua pihak agar kebijakan tersebut tidak boleh dipandang sebatas perubahan administrasi di atas kertas.
Dia lantas meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan perubahan status ini berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja ASN.
"Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal," katanya.
Dia juga meminta pemerintah pusat untuk mematangkan regulasi teknis, serta mekanisme pemenuhan hak finansial pegawai sebelum kebijakan resmi diberlakukan pada 2027.
Menurut ia, transparansi dan kejelasan prosedur pengalihan status PPPK paruh waktu dinilai sangat krusial agar tidak memicu kendala administratif di tingkat daerah.
"Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, termasuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak-hak pegawai tanpa ada kekeliruan," ujarnya.
Khozin memastikan Komisi II DPR RI akan terus mengawal persiapan transisi pengalihan status PPPK ini hingga resmi diterapkan pada Januari 2027.
"Kami di Komisi II DPR akan mengawal ketat implementasi kebijakan alih status ini sampai tuntas. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan memiliki kepastian," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
