Oleh Marsuki*
Saat ini, Indonesia menghadapi ujian yang terkonvergensi kedalam empat masalah yang saling terkait dan menentukan. Utamanya, masih adanya eskalasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
Adanya pergerakan persepsi pasar keuangan yang sangat dinamis. Adanya tekanan riil pada daya beli pada masyarakat kebanyakan. Serta, adanya dinamika internal dalam penegakan hukum dan politik yang terungkap secara tidak terduga sehingga menjadi perhatian publik.
Dalam kondisi sulit seperti ini maka bangsa ini memutuhkan kepemimpinan yang bertanggungjawab, transparan, dan rasional supaya arah idealisme negara dapat keluar dari masalah yang dihadapi.
Masalah pertama terjadi kembali di Selat Hormuz dengan adanya ledakan kapal tanker minyak di perairan strategis tersebut yang memicu kepanikan pasokan energi global. Dampaknya langsung memukul posisi Indonesia sebagai negara importir minyak bersih (net oil importer) yang penting dengan kenaikan harga minyak mentah secara mendadak.
Sehingga memperberat beban subsidi energi dalam APBN, memperlebar defisit transaksi berjalan, termasuk menekan nilai tukar rupiah. Damapka lainnya, menaikkan biaya logistik, mendorong kenaikan harga transportasi, pangan, dan listrik, hingga menekan daya beli rumah tangga.
Keadaan ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keamanan nasional. Di saat yang sama, masalah kedua timbul dari sisi keuangan akibat adanya persoalan di pasar modal. Sebagai akibat adanya wacana dari konsultasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait status Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) yang dinilai akan menjadi stand-alone market.
Dianggap oleh Lembaga rating internasional bahwa meskipun fundamental ekonomi riil Indonesia dalam kondisi terjaga, perhatian investor global tertuju pada peningkatan Rasio Pelayanan Utang (Debt Service Ratio) yang mempersempit ruang gerak fiskal.
Dalam dinamika pasar, persepsi bisa menjelma jadi kenyataan (self-fulfilling prophecy), sehingga jika kekhawatiran investor dibiarkan membesar, imbal hasil obligasi akan melonjak dan biaya pinjaman negara menjadi mahal. Untuk meredam spekulasi tersebut, kredibilitas fiskal jangka menengah yang konsisten dengan data yang baik dan benar merupakan pertahanan paling kuat dan paling ekonomis bagi pelaku ekonomi pasar.
Masalah ketiga secara tidak terduga terjadi pada pilar hukum dan politik nasional. Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyangkut pejabat tinggi Polri serta Presiden Prabowo Subianto, disusul rotasi dan mutasi puluhan jenderal, memicu berbagai spekulasi publik mengenai soliditas institusional.
Peristiwa ini menjadi ujian krusial pada penegakan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas praduga tak bersalah. Proses hukum yang berlangsung wajib dijaga agar tidak terkesan sebagai alat politik atau ajang pembalasan.
Transparansi berbasis pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) serta keutuhan Korps Bhayangkara di bawah komando presiden sebagai kepala negara merupakan syarat mutlak agar ketertiban umum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak goyah untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan perekonomian nasional.
Masalah keempat dan yang cukup menkhawatirkan justru akan dialami oleh masyarakat kebanyakan. Diperkirakan oleh pihak kritis bahwa menjelang peringatan beberapa hari raya hingga akhir tahun 2026, masalah paling nyata datang dari para ibu rumah tangga dan keluarga pekerja.
Di balik indikator inflasi resmi yang tampak terkendali di atas kertas, harga kebutuhan dasar di pasar riil, terutama beras, minyak goreng, telur, dan cabai yang merupakan beban utama anggaran harian masyarakat yang memberatkan.
Dikhawatirkan jika daya beli terus tergerus dan kecemasan sosial meningkat, dampaknya, kinerja positif di sektor produktif maupun di pasar modal tidak akan mampu menenangkan kondisi sosial dan politik jika tidak disiapkan kebijakan yang tepat oleh para otoritas strategis terkait, terutama untuk mengatasi masalah volatilitas kenaikan harga bahan pokok masyarakat.
Terakhir, keempat, masalah kontemporer tersebut menjadi lingkaran setan yang saling menguatkan. Meningkatnya harga minyak di Selat Hormuz memperberat beban APBN, yang kemudian memicu tekanan rating fiskal, menaikkan biaya pinjaman, memaksa pengetatan subsidi, mendongkrak harga kebutuhan pokok, menyulut keresahan publik, hingga bisa memicu pelarian modal yang menekan rupiah.
Untuk memutus rantai masalah tersebut, pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil, harus melakukan langkah atau kebijakan secara rasional, terukur, dan akuntabel.
Efisiensi anggaran non-prioritas harus diarahkan untuk memperkuat bantalan sosial, penyelesaian kasus hukum harus dilakukan secara obyektif tanpa kegaduhan politik, dan keterjangkauan harga pangan harus dijamin di seluruh daerah. Ketahanan nasional bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemauan dan usaha nyata untuk melihat masalah yang yang dihadapi secara jernih, bertindak proporsional, dan konsisten menjaga integritas demi kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. (*)
*Penulis adalah Guru Besar FEB Unhas
