Polri menegaskan akan terus mengusut kasus penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lainnya. Polri juga akan mendalami dugaan makar dalam kasus tersebut.
Diketahui, selain Listyo, ada tiga jenderal polisi lainnya yang dijerat sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka semua saat ini baru dijerat dengan pasal penyadapan dan UU ITE.
Polri mengatakan penyidikan kasus tersebut tidak berhenti pada pasal penyadapan saja. Asep mengatakan dugaan makar yang melibatkan para tersangka kini sedang ditelusuri secara intensif oleh tim penyidik.
"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Sementara itu, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pekan depan. Rapat tersebut rencananya membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Ia mengatakan rapat akan digelar pada Kamis (12/11). Habiburokhman menyebut pimpinan Komisi III akan hadir dalam rapat tersebut.
"Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," ujar dia.
"Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," sambungnya.
Komisi III DPR berkomitmen mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo sampai tuntas. Ia menekankan siapa pun pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar dia.
(aik/aik)
