Ponorogo (beritajatim.com) – Peredaran rokok ilegal di Ponorogo belum sepenuhnya terbendung. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Ponorogo pun menyiapkan 20 kali operasi penindakan hingga penghujung 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersempit ruang peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah setempat. Dua operasi perdana yang digelar awal November telah menyasar 24 toko di 4 kecamatan.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Damkar Ponorogo, Subiyantoro, menyampaikan bahwa operasi awal berlangsung pada 3 dan 4 November. Petugas mendatangi sejumlah toko di Kecamatan Babadan, Ponorogo Kota, Sukorejo, dan Siman untuk memeriksa kemungkinan adanya penjualan rokok ilegal. Dari pemeriksaan tersebut, belum ditemukan pelanggaran terkait peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun, hasil nihil itu tidak membuat pengawasan dihentikan.
“Total ada 20 kali penindakan yang direncanakan dengan sasaran seluruh kecamatan. Lokasi razia berikutnya belum diumumkan, agar operasi tidak mudah diantisipasi,” tegas Subiyantoro, ditulis Senin (9/11/2026).
Pengawasan juga akan diarahkan ke wilayah pinggiran. Sebab, berdasarkan pengalaman penindakan tahun sebelumnya, peredaran rokok ilegal justru ditemukan di sejumlah kecamatan yang berada di luar pusat kota. Subiyantoro menyebut Kecamatan Balong dan Sukorejo sebagai wilayah yang pernah menjadi lokasi temuan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sasaran operasi berikutnya.
“Pengalaman penindakan tahun lalu menunjukkan peredaran rokok ilegal justru ditemukan di wilayah pinggiran. Di antaranya Kecamatan Balong, dan Kecamatan Sukorejo,” ungkapnya.
Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, Satpol PP Damkar Ponorogo menyiapkan anggaran Rp 700 juta yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan penindakan, tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah instansi terkait, mulai Bea Cukai Madiun, Kejaksaan, Polres Ponorogo, hingga Polisi Militer TNI. Sementara itu, edukasi kepada pedagang akan dilakukan melalui koordinasi dengan kasi trantib di masing-masing kecamatan.
“Materinya meliputi ciri-ciri rokok ilegal serta risiko peredarannya,” katanya.
Selain mengandalkan operasi lapangan, partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu menekan peredaran rokok ilegal. Masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya aktivitas penjualan rokok yang melanggar ketentuan cukai. Subiyantoro mengingatkan bahwa rokok ilegal tidak hanya berupa produk tanpa pita cukai. Ada pula rokok yang menggunakan pita cukai palsu maupun pita cukai bekas pakai.
Jenis pelanggaran lainnya meliputi penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan dan personalisasi. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat ketika menemukan produk rokok yang diduga ilegal di pasaran. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan bagi petugas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
“Kamiberharap masyarakat ikut andil melaporkan bilamana ada rokok ilegal,” pungkasnya. [Adv/End]
