Magetan (beritajatim.com– Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 diperkirakan mencapai Rp863,13 miliar. Angka tersebut setara 36,12 persen dari total belanja daerah, masih melampaui batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Tingginya porsi belanja pegawai menjadi salah satu persoalan fiskal yang dijelaskan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Magetan, November 2026.
“Pemkab Magetan mengakui perlu melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan proporsi belanja pegawai agar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” terang Nanik.
Pemerintah daerah menargetkan belanja pegawai maksimal 30 persen. Untuk mencapai batas tersebut, sejumlah kebijakan akan ditempuh, mulai dari pengendalian penambahan pegawai baru, pengaturan mutasi pegawai, memperhitungkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, hingga penggabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Besarnya kebutuhan anggaran pegawai pada 2027 tidak terlepas dari sejumlah komponen pengeluaran yang mengalami penambahan. Berdasarkan perhitungan menggunakan data gaji Oktober 2026, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan bertambah Rp36,52 miliar dari alokasi yang telah tercantum dalam RAPBD 2027.
Penambahan tersebut meliputi tunjangan guru sebesar Rp22,18 miliar sesuai alokasi transfer ke daerah tahun 2027. Kemudian, terdapat tambahan anggaran BPJS sebesar Rp9,24 miliar serta dampak pengangkatan CPNS menjadi PNS pada 2026 yang berpengaruh terhadap total kebutuhan gaji tahun berikutnya.
Dengan demikian, kebutuhan belanja pegawai pada 2027 diperkirakan mencapai Rp863,13 miliar.
Target Penyesuaian hingga 2027
Persoalan belanja pegawai menjadi perhatian karena pemerintah daerah memiliki kewajiban menyesuaikan komposisi belanja sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diberikan masa penyesuaian selama lima tahun untuk memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen, yang berakhir pada 2027.
“Selain belanja pegawai yang masih mencapai 36,12 persen, alokasi belanja infrastruktur Magetan dalam RAPBD 2027 baru sebesar 27,56 persen. Artinya, pemerintah daerah juga menghadapi pekerjaan besar untuk meningkatkan porsi anggaran pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Pemkab Magetan menyatakan akan menyusun prioritas belanja dengan mempertimbangkan pemenuhan standar pelayanan minimal, kebutuhan dasar masyarakat, kondisi infrastruktur, serta target kinerja pembangunan.
Di sisi lain, pengurangan belanja pegawai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik. Pasalnya, kebutuhan anggaran tersebut juga mencakup pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), jaminan kesehatan, serta kewajiban lain yang berkaitan dengan tenaga pemerintahan.
Dalam dokumen jawaban Bupati, belanja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) juga tercatat sebesar Rp37,57 miliar. Di dalamnya termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan ASN sebesar Rp21,92 miliar, serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ASN sebesar Rp2,72 miliar untuk seluruh ASN di Kabupaten Magetan.
Dampak Perubahan Status PPPK
Pemkab Magetan juga menjelaskan bahwa perhitungan belanja pegawai 2027 belum memperhitungkan kemungkinan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat.
Hal itu karena hingga penyusunan RAPBD 2027 belum terdapat regulasi yang mengatur pengalihan status PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat.
Apabila pengalihan status tersebut nantinya terjadi, Pemkab Magetan memperkirakan akan ada pengurangan beban belanja pegawai daerah. Namun, pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi sebelum memasukkan kemungkinan tersebut dalam perhitungan anggaran.
Tingginya porsi belanja pegawai menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Magetan dalam menjaga keseimbangan APBD. Di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mengendalikan belanja rutin tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyesuaian komposisi belanja akan menjadi salah satu pekerjaan penting sebelum APBD ditetapkan. Targetnya, kewajiban belanja pegawai dapat dipenuhi secara bertahap, sekaligus membuka ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. [fiq/aje]
