ADA kalanya Republik ini begitu mudah terharu. Melihat orang membungkuk, kita menangis. Melihat orang memungut map, kita tersedu. Apalagi yang membungkuk itu mantan presiden. Air mata bisa mengalir lebih deras daripada hujan di Bogor, yang beberapa saat terakhir mulai turun.
Itulah yang terjadi ketika foto dan video pendek Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membungkuk membereskan dokumen di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, beredar luas. Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara terkait dengan tudingan ijazah palsu. Di tengah persidangan, sejumlah dokumen berada di lantai. Ia membungkuk, mengambil, lalu merapikannya sendiri.
Sederhana sekali peristiwanya. Sesederhana orang memungut pulpen yang jatuh. Namun, begitu masuk panggung politik, gerakan biasa bisa menjelma drama luar biasa. Akun resmi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengunggah foto tersebut disertai pertanyaan, 'Siapa yang tidak terenyuh melihat adegan ini?'.
Pertanyaan itu rupanya bukan sungguh-sungguh meminta jawaban. Ia lebih menyerupai undangan berjemaah untuk terharu. Kalau tidak terenyuh, jangan-jangan kita dianggap kekurangan perasaan.
Ajudan Jokowi bahkan meminta maaf karena merasa kurang sigap membantu. Katanya, tata tertib persidangan membatasi ruang geraknya. Lantas, apa sebenarnya yang mesti kita tangisi?
Jokowi membungkuk mengambil dokumen sendiri. Bukankah itu sesuatu yang lumrah? Presiden, mantan presiden, menteri, bahkan raja sekalipun tetap manusia yang memiliki tangan, kaki, dan kemampuan membungkuk.
Kalau setiap mantan pejabat mengambil barang sendiri mesti mengundang keharuan nasional, alangkah melelahkannya kehidupan berbangsa kita.
Tentu, tidak ada yang salah dengan rasa iba. Empati ialah salah satu tanda manusia masih memiliki hati. Namun, empati yang dipelihara tanpa akal sehat bisa berubah menjadi komoditas politik.
Di sinilah persoalannya. Foto tidak pernah sepenuhnya berbohong, tetapi foto juga tidak pernah menceritakan seluruh kebenaran. Ia menangkap sepersekian detik, memotong ruang, membekukan gerakan, kemudian menyerahkan sisanya kepada imajinasi penonton. Apalagi jika foto itu diberi keterangan yang mengarahkan perasaan.
Kita tidak punya alasan menyimpulkan adegan Jokowi direkayasa. Tidak pula berhak menuduh setiap orang yang terharu sedang berpura-pura. Akan tetapi, kita berhak mempertanyakan mengapa peristiwa biasa mesti dibungkus menjadi kisah pengorbanan luar biasa. Terlebih, pembungkusnya sebuah partai politik.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazahnya saat menjadi saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Metrotvnews.com/Arini
Baca Juga :
Momen Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Sidang Roy Suryo
Politik memang pandai memperdagangkan simbol. Senyum bisa menjadi keramahan. Diam bisa menjadi kebijaksanaan. Menunduk bisa menjadi kerendahan hati. Bahkan, memungut map bisa ditafsirkan sebagai ketabahan menghadapi penderitaan. Celakanya, masyarakat kita sering lebih cepat memercayai tafsir daripada memeriksa peristiwa.
Padahal, ruang sidang bukan panggung melodrama. Di sana yang seharusnya bekerja ialah hukum, bukan kompetisi mengundang simpati. Jokowi berhak dihormati sebagai mantan kepala negara. Namun, ketika menjadi saksi, kedudukannya di hadapan hukum setara dengan warga negara lainnya.
Yang penting bukan seberapa dalam ia membungkuk, melainkan seberapa terang keterangannya. Bukan siapa yang memungut dokumen, melainkan apa yang dibuktikan melalui dokumen tersebut. Persoalan ijazah yang berlarut-larut membutuhkan kejelasan hukum, bukan tambahan episode sinetron politik.
Sayangnya, ruang publik kita semakin menyerupai panggung pertunjukan. Algoritma media sosial lebih menyukai air mata daripada argumentasi. Video 10 detik bisa mengalahkan kesaksian berjam-jam. Kita akhirnya menjadi bangsa yang gampang tersentuh, tetapi belum tentu gampang tercerahkan.
Barangkali itulah pekerjaan rumah terbesar demokrasi kita, yakni membedakan penghormatan dari pengultusan, empati dari eksploitasi emosi, serta kenyataan dari kemasan pencitraan. Jangan sampai rakyat begitu sibuk mengasihani pemimpin sampai lupa menagih pertanggungjawabannya.
Silakan mengagumi Jokowi. Silakan pula mengkritiknya. Keduanya sah dalam demokrasi. Yang tidak sehat ialah menjadikan rasa haru sebagai pengganti penalaran. Air mata memang dapat membasahi pipi, tetapi tidak bisa membuktikan keaslian ijazah.
Biarlah pengadilan bekerja dengan bukti. Biarlah masyarakat menilai dengan pikiran jernih. Kita boleh terenyuh melihat seseorang membungkuk. Namun, jangan sampai akal sehat kita ikut membungkuk, lalu lupa berdiri kembali.
