Jakarta, VIVA - Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Namun, ia menilai kasus tersebut menjadi alarm bagi perlindungan privasi seluruh rakyat Indonesia.
"Kalau penyadapan ilegal diduga terjadi terhadap Presiden dan pejabat negara, maka ini bukan lagi sekadar persoalan internal aparat. Ini adalah alarm bagi perlindungan privasi seluruh rakyat Indonesia. Negara tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi rakyatnya sendiri," ujar Rofik dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan kewenangan intelijen maupun penyadapan oleh aparat.
Ia menilai, penyalahgunaan kewenangan tersebut berpotensi mengancam rasa aman masyarakat apabila tidak ditangani secara serius.
Karena itu, Rofik mendesak Bareskrim Polri dan aparat penegak hukum terkait mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang menjalankan penyadapan secara teknis, tetapi juga harus mengungkap aktor utama di baliknya.
"Kasus ini harus diusut sampai ke aktor utama. Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa pelaksana penyadapan, tetapi juga harus mengetahui apa motifnya, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan siapa penyadapan ilegal itu dilakukan. Jangan berhenti di permukaan, bongkar sampai ke akar persoalannya," tegasnya.
Rofik juga meminta penyidik menelusuri seluruh barang bukti, mulai dari perangkat komunikasi, rekaman, aliran informasi, komunikasi terkait, hingga penggunaan hasil penyadapan.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Di sisi lain, Rofik menyinggung kemungkinan penerapan pasal makar dalam KUHP Nasional apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
Ia menegaskan, penerapan Pasal 191 maupun Pasal 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian yang objektif.
"Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 maupun Pasal 193 KUHP Nasional, maka penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara tegas dan sesuai ketentuan hukum," ujarnya.
