JAKARTA, KOMPAS.TV - Krisna Murti selaku kuasa hukum Irjen Ahrie Sonta Nasution, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kliennya akan kooperatif dalam pemeriksaan.
Ia menyebut kliennya akan tetap kooperatif memberikan keterangan yang diperlukan serta terbuka untuk menjelaskan fakta-fakta yang diketahui, guna membuat perkara ini menjadi terang benderang.
Menurut Krisna, proses pemeriksaan Ahrie Sonta telah dilaksakan sesuai dengan KUHAP dan tetap memperhatikan hak tersangka.
“Kami ingin menjelaskan, sejak awal posisi kami tegas, kami menghormati proses hukum dan mendukung pengungkapan perkara ini secara terang benderang,” kata dia, Minggu (8/11/2026).
Baca Juga: Irjen Ahrie Sonta Siap Buka Fakta Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Kata Kuasa Hukum
“Kami memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak hukum klien kami.”
Ia menegaskan, kliennya telah mendapatkan pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.
Pendampingan tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memastikan kliennya memahami proses yang dihadapi serta dapat memberikan keterangan secara bebas, dan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan fakta secara utuh.
“Sepanjang proses yang kami dampingi, tidak ada intimidasi terhadap klien kami,” ungkap Krisna.
“Pemeriksaan berlangsung secara transparan dan kami tetap menjalankan fungsi pendampingan secara aktif pada setiap tahapan,” tambahnya.
Hormati Kerja PenyidikKrisna menuturkan, pihaknya menghormati ruang kerja penyidik dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan.
“Kami akan menyikapi pasal-pasal yang disangkakan secara objektif, mempelajari unsur-unsurnya kemudian mencocokkan dengan fakta, hukum, serta alat bukti yang menjadi dasar persangkaan tersebut,” tegasnya.
Baca Juga: Komisi III Gelar RDP Kasus Penyadapan Kamis, Habiburokhman: Ungkap Sejelas-jelasnya
“Apabila terdapat hal yang perlu kami tanggapi atau luruskan, kami akan menyampaikannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.”
Ia juga memastikan tidak ingin membangun opini ataupun menggiring penilaian publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami juga mengajak semua pihak untuk memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara utuh, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” tuturnya.
Krisna juga berharap agar setiap kesimpulan mengenai perkara ini harus bertumpu pada fakta dan pembuktian yang diuji melalui proses hukum.
“Kami sangat meyakini bahwa penegakan hukum akan berjalan secara profesional, objektif, dan adil tanpa mengabaikan hak-hak klien kami.”
4 Perwira Tinggi Polri Jadi TersangkaPolri telah menetapkan empat perwira tingginya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November 2026, sementara Slamet pada 5 November.
Dalam perkara ini, penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo. Dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian hukum.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- ahrie sonta
- penyadapan presiden
- penyadapan prabowo
- penyadapan ilegal
- tersangka penyadapan prabowo
- krisna murti
