Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat perwira tinggi Polri memasuki babak pemeriksaan hukum.
Di tengah proses tersebut, pihak Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution memastikan kliennya siap kooperatif dan membantu penyidik mengungkap perkara yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri.
Kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti, menegaskan bahwa kliennya tidak mengalami intimidasi selama menjalani proses hukum. Ia juga menyebut pemeriksaan terhadap Ahrie telah berlangsung sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Baca Juga: LBH Soroti Kasus Sadap Prabowo: Polri Era Jokowi Disebut Jadi Alat Pertahankan Kekuasaan
"Klien kami mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga menjadi tersangka," kata Krisna dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).
Krisna menyatakan pihaknya menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan Ahrie akan memenuhi kebutuhan pemeriksaan dan bersikap kooperatif terhadap penyidik.
"Saat ini proses hukum masih berjalan kami akan kooperatif terhadap proses hukum," ujarnya.
Tak hanya mengikuti proses pemeriksaan, pihak Ahrie juga menyatakan kesediaannya membantu penyidik mengungkap perkara tersebut secara terang.
"Kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini kemudian kami akan menyikapi persangkaan pasal secara objektif dan mencocokkan dengan fakta hukumnya," ungkap Krisna.
Baca Juga: LBH Soroti Kasus Sadap Prabowo: Polri Era Jokowi Disebut Jadi Alat Pertahankan Kekuasaan
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan data elektronik. Peristiwa yang diselidiki tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi. Aktivitas penyadapan itu juga diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Adapun pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan cukup beragam, mulai dari Presiden Prabowo, sejumlah menteri, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), media, hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 ayat (1) dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
