Kebakaran hutan dan lahan masih melanda Papua Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kenaikan titik panas dan luas lahan dalam penanganan kebakaran hutan di wilayah tersebut, pada akhir pekan lalu. Lalu, bagaimana kondisi kualitas udara di Papua Selatan?
Seperti halnya yang pernah dialami wilayah Kalimantan dan Sumatra, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kepulan asap pekat berbulan-bulan dan menyeret kualitas udaranya hingga ke level sangat tidak sehat, bahkan berbahaya.
Kondisi tersebut terekam dalam situs pemantauan kualitas udara milik perusahaan teknologi asal Swiss, IQAir, maupun dalam situs pengukuran nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Namun, pencatatan untuk wilayah Papua masih belum lengkap.
Menurut organisasi non-pemerintah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), keterbatasan data dan pemantauan membuat tidak terlihatnya skala krisis kebakaran hutan dan lahan yang sebenarnya di Papua.
Kepala Divisi Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi Dana Tarigan mengatakan, ketiadaan data memadai bukan berarti ketiadaan korban. Tidak ada yang tercatat, belum tentu sama dengan tidak ada yang terdampak.
“Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan, masyarakat adat yang berada di wilayah terpencil, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya berpotensi menanggung dampak asap tanpa tercatat dalam sistem kesehatan secara memadai,” kata Dana, dikutip dari keterangan resmi pada Senin, (9/11).
Sebagai informasi, asap kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai zat berbahaya, seperti partikel halus PM2,5 dan PM10, karbon monoksida (CO), karbon dioksida, serta senyawa lain hasil pembakaran tidak sempurna. Partikel halus memiliki ukuran sangat kecil hingga berpotensi masuk ke saluran pernapasan, menyebabkan iritasi, peradangan, atau gangguan fungsi pernapasan.
Pagi ini, Senin (9/11), IQAir mendeteksi area dengan kondisi ‘merah’ atau biasanya merujuk pada daerah dengan kualitas udara tidak sehat, di wilayah Papua Selatan. Akan tetapi, tidak ada data yang tercatat, berapa konsentrasi polutan di dalamnya.
Data kualitas udara hanya terpantau di Kota Sorong, Papua Barat. Kualitas udara Kota Sorong berada di level sedang, dengan konsentrasi polutan utama PM2,5 sekitar 11,7µg/m&³3; pagi ini.
Serupa, situs pemantauan kualitas udara milik pemerintah juga tidak mendeteksi kondisi Papua Selatan secara lengkap. Dalam situs ISPU kelolaan KLH, data kualitas udara hanya tercatat untuk wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pagi ini, kualitas udara Nabire tercatat dalam kondisi baik, dengan nilai ISPU 43 dan polutan utama PM2,5.
Padahal, BNPB mencatat kenaikan titik panas – indikator kebakaran hutan dan lahan – hingga 66 persen menjadi 509 titik di Papua Selatan, pada Kamis (5/11), dibandingkan sehari sebelumnya. Luas lahan dalam penanganan kebakaran mencapai 1.632 hektare, naik 76 persen.
Bila merujuk pada data satelit NASA-NOAA20 via SiPongi Kementerian Kehutanan, dalam 24 jam terakhir, terdapat 144 titik panas di Papua Selatan. Artinya, peluang berlanjutnya bencana kebakaran ini masih terbuka.
