JAKARTA, DISWAY.ID – Bareskrim Polri menepis isu yang beredar mengenai penangkapan dua mantan Kapolri, TK dan IA, terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dengan tegas membantah informasi tersebut.
"Tidak benar," ujar Asep Safrudin saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Meski isu tersebut dibantah, Bareskrim Polri memang tengah menangani kasus dugaan penyadapan ilegal berskala besar yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.
BACA JUGA:Misi Padamkan Karhutla Berujung Kecelakaan, Helikopter Super Puma Alami Insiden di Sungai Barito
Dalam perkara yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat tersangka tersebut terdiri dari LSP yang merupakan mantan Kapolri, serta tiga jenderal polisi berpangkat bintang dua berinisial ASN, EH, dan SU. Penetapan tersangka terhadap LSP, ASN, dan EH dilakukan pada Selasa, 3 November 2026, sementara SU menyusul ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 5 November 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon milik tokoh penting.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep.
Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas ilegal tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP).
BACA JUGA:Gibran Terancam Dimakzulkan? Ini Respons Mengejutkan Surya Paloh
Penyidik mulai mengungkap peran masing-masing tersangka, termasuk SU yang disebut memiliki otoritas tertinggi dalam aksi tersebut.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menjelaskan bahwa tersangka EH dan ASN harus mendapatkan izin dari SU apabila hendak melakukan penyadapan.
Lebih lanjut, pada awal Oktober 2026, ASN disebut meminta izin kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh SU.
"Pada awal Oktober 2026, tersangka ASN meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-accept melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ucap Suhermanto.
Tindakan ini diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang telah berlangsung lama.
- 1
- 2
- »
