Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang jumlah dapurnya telah melampaui kapasitas maksimal pelayanan. Grading tahap pertama menyasar SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa.
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai kapasitas pelayanan dan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam penataan melalui grading. Aspek tersebut meliputi kapasitas produksi, kualitas makanan, standar keamanan pangan, ketepatan sasaran, hingga kebutuhan pelayanan di wilayah masing-masing.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).
Menurut Prima, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi dengan pengelolaan yang terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan. Sebab, konsentrasi SPPG yang terlalu tinggi di suatu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan.
Sementara itu, wilayah lain masih membutuhkan penambahan akses pelayanan MBG. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kondisi operasional SPPG berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat.
Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah penataan agar penyelenggaraan program berjalan lebih efektif dan proporsional.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” kata dia.
Pelaksanaan grading tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan konsentrasi SPPG yang relatif tinggi di wilayah tersebut.
Evaluasi ini juga memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Melalui kebijakan tersebut, BGN berupaya memperkuat tata kelola Program MBG agar perluasan layanan sejalan dengan pemenuhan standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan pemerataan akses bagi masyarakat.
(Dhera Arizona)
