DPR Panggil Kapolri 12 November, Kasus Penyadapan Terhadap Prabowo Bakal Dibongkar, Siapa Dalangnya?


JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026.

Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam rapat itu, Komisi III DPR akan mendalami pihak yang berada di balik perintah penyadapan, motif pelaksanaannya, hingga pertanggungjawaban hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat.

BACA JUGA:Ramai Isu SIM Seumur Hidup, Korlantas Polri Bongkar Fakta Aturan dan Modus Penipuan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, agenda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum.

Habiburokhman mengatakan pihaknya ingin memastikan proses pengusutan perkara dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, bukan sekadar berhenti pada penetapan tersangka.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan, rapat tersebut baru bisa digelar pada Kamis lantaran masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dimulai pada Selasa, 10 November 2026.

BACA JUGA:2 Eks Kapolri Ditangkap Terkait Kasus Penyadapan Ilegal Presiden? Bareskrim Membantah

Dalam pelaksanaannya, rapat akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI.

Ia akan didampingi tiga Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Sebagai informasi, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.

Kini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka.

Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Bareskrim pada 3 November 2026.