Di balik capaian ekonomi yang tumbuh mengesankan terdapat realitas pasar kerja yang semakin mengkhawatirkan. Lapangan kerja formal semakin terbatas dan jumlah korban pemutusan hubungan kerja lebih tinggi dibandingkan berkurangnya jumlah pengangguran.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 sebesar 5,47 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi secara tahunan (year on year/YoY) sejak triwulan ketiga 2022 yang saat itu mencapai 5,73 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber utama dengan andil sebesar 2,62 poin persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2026. Sementara itu, andil konsumsi pemerintah terlihat semakin melandai, tetapi menjadi komponen dengan pertumbuhan paling tinggi, yakni hampir mencapai 9 persen.
Capaian itu beriringan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang juga mengalami penurunan. Dalam satu tahun terakhir, TPT tercatat menurun dari 4,85 persen pada Agustus 2025 menjadi 4,75 persen di Agustus 2026. Penurunan TPT juga sejalan dengan jumlah pengangguran yang berkurang sekitar 77.000 orang.
Di atas kertas, angka-angka itu memberi kesan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam tren menguat dan stabil. Namun, berbagai fenomena keluhan ekonomi yang tertangkap di media sosial, seperti downgrade lifestyle, survival mode, in this economy, hingga sulitnya mencari pekerjaan formal, membuat angka yang dirilis BPS itu seolah semu dan gagal menangkap realitas yang ada.
Sulitnya kondisi ekonomi di tingkatan masyarakat juga terekam dalam survei Litbang Kompas. Responden yang menilai kondisi ekonomi rumah tangga baik mengalami tren penurunan dalam satu tahun terakhir, dari 73,5 persen pada survei Oktober 2025 menjadi 62,9 persen pada Agustus 2026.
Tren penurunan persepsi kondisi ekonomi ini dirasakan oleh semua kelas sosial ekonomi masyarakat. Namun, survei Litbang Kompas pada Agustus merekam, penurunan paling dalam dialami kelompok kelas menengah bawah.
Temuan senada juga dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 16 Oktober 2026. Sebanyak 43,1 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional di tahun ini lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Penilaian itu melonjak dibandingkan hasil survei November 2025 yang masih sebesar 18,5 persen.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026 menyingkap realitas suram di balik tingginya pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka pengangguran. Tercatat 880.430 lulusan perguruan tinggi dari jenjang sarjana terapan hingga doktoral yang masih menganggur.
Jumlah sarjana yang menganggur tersebut setara dengan 11,93 persen dari total 7,38 juta penganggur di Indonesia. Proporsi ini melonjak jika dibandingkan Agustus 2022 yang tercatat 7,98 persen.
Padahal, dalam rentang waktu yang sama, TPT nasional justru turun dari 5,86 persen menjadi 4,75 persen. Dapat diartikan, penurunan angka pengangguran agregat justru disertai oleh wajah penganggur Indonesia yang semakin terdidik.
Tekanan pasar kerja paling berat menghantam kelompok usia muda di rentang 15 tahun hingga 24 tahun. Pada Agustus 2026, TPT kelompok usia muda itu menembus 17,50 persen, hampir empat kali lipat angka nasional. Sebaliknya, TPT penduduk usia produktif mapan di rentang 25-59 tahun hanya tercatat 2,78 persen. Bahkan, masih terdapat 19,44 persen anak muda pada 2025 yang berstatus tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tanpa pelatihan (NEET).
Bagi anak muda yang berhasil mendapatkan pekerjaan, tantangan berikutnya muncul dari rendahnya tingkat upah. Sakernas Agustus 2026 mencatat, rata-rata upah buruh nasional berada di angka Rp 3,42 juta sebulan. Namun, pekerja usia 15-19 tahun hanya menerima Rp 2,15 juta per bulan dan usia 20-24 tahun Rp 2,72 juta bulan.
Dominasi pekerja di sektor informal dan minimnya penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi menjadi penyebabnya. Sepanjang Agustus 2025-Agustus 2026, jumlah pekerja di sektor informal bertambah lebih banyak dibandingkan sektor formal, yakni 1,03 juta orang berbanding 410.000 orang.
Pada periode yang sama, pekerja setengah pengangguran juga bertambah sekitar 1,24 juta orang. Mereka adalah kelompok yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan. Mereka cenderung berada di sektor informal atau berstatus pekerja lepas yang identik dengan ketidakpastian upah, jam kerja, maupun jaminan sosial. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja memang terjadi secara kuantitas, tetapi belum diikuti oleh kualitas pekerjaan yang memadai.
Di sisi lain, jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pengangguran yang berkurang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 105.786 orang menjadi korban PHK sepanjang Agustus 2025-Agustus 2026. Adapun di tahun ini, hingga Oktober 2026 jumlah korban PHK telah mencapai 72.336 orang.
Artinya, gelombang PHK bergerak lebih masif ketimbang penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini secara langsung mengindikasikan bahwa sebenarnya perekonomian sedang tidak baik-baik saja.
Hasil survei bertajuk ”Kadin Business Pulse Q3-2026” yang dirilis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute pada 22 Oktober 2026 menangkap realitas perekonomian dari sisi dunia usaha. Mayoritas pelaku usaha, baik yang berskala besar, kecil dan menengah, maupun mikro, merasa usaha atau bisnis mereka memburuk di kuartal ketiga tahun ini.
Memburuknya kondisi bisnis itu membuat pelaku usaha lebih memilih untuk wait and see daripada optimis atau melakukan ekspansi, termasuk dalam hal merekrut tenaga kerja baru. Hal ini terkonfirmasi dari hasil survei yang juga merekam adanya penurunan terhadap minat investasi pelaku usaha dalam enam bulan kedepan.
Hanya 32,4 persen pelaku usaha yang bersedia untuk berinvestasi dalam enam bulan ke depan. Angka itu turun dari survei pada kuartal sebelumnya yang sebesar 34,4 persen. Bahkan, merosot tajam bila dibandingkan Q4-2025 yang mencapai 47,1 persen.
Turunnya minat investasi pelaku usaha itu terjadi ketika realisasi investasi nasional tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 1.539,2 triliun sepanjang Januari-September 2026. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.434,3 triliun.
Artinya, peningkatan realisasi investasi secara agregat belum diikuti oleh membaiknya keyakinan seluruh kelompok pelaku usaha. Sebab, angka realisasi investasi yang tinggi dapat berasal dari proyek-proyek besar, sementara pelaku usaha dengan kapasitas terbatas justru menahan rencana pengembangan usahanya.
Karena itu, peran pemerintah tidak cukup hanya dengan menghadirkan program pemagangan atau kebijakan populis lainnya yang secara realisasi sebetulnya kurang berdampak dalam menyerap tenaga kerja di sektor formal. Dunia usaha membutuhkan kepastian akan kebijakan dan program pemerintah yang mampu mendorong optimisme dan ekspansi bisnis, termasuk dalam menyerap tenaga kerja baru.
Kehadiran negara untuk menyediakan lapangan kerja layak dan produktif penting untuk ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini menjadi prasyarat agar banyaknya penduduk berusia muda mampu menjadi sumber pertumbuhan yang positif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. (LITBANG KOMPAS)
