HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka peluang penahanan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Kejati Sulsel belum memastikan kapan penahanan akan dilakukan karena keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada pertimbangan penyidik serta perkembangan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp52,4 miliar.
Saat ini, penyidik Kejati Sulsel masih memprioritaskan penyelesaian berkas perkara Bahtiar sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penolakan praperadilan menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum terhadap mantan Pj Gubernur tersebut.
“Sehingga tidak ada alasan lagi, bahwa penyidikan ini kita lanjutkan dan dinyatakan sah,” tegas Soetarmi saat ditemui di halaman PN Makassar Kelas IA Khusus.
Ia menjelaskan, setelah putusan praperadilan sebelumnya, penyidik kembali melakukan serangkaian tindakan untuk memperkuat pembuktian perkara.
Dalam proses tersebut, penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti baru yang kemudian diuji dalam persidangan praperadilan.
Menurut Soetarmi, putusan hakim telah mempertimbangkan fakta hukum sekaligus kesesuaian prosedur penyidikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menganggap bahwa apa yang telah dibacakan adalah sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan prosedur aturan, utamanya dalam KUHAP baru 2025,” kata Soetarmi.
Kejati Sulsel kini mengarahkan perhatian pada percepatan penyelesaian berkas perkara Bahtiar agar kasus tersebut segera memasuki tahap pelimpahan ke pengadilan.
Soetarmi menyebut penyelesaian berkas perlu dipercepat karena lima tersangka lain dalam perkara pengadaan bibit nanas tersebut sudah lebih dahulu menjalani persidangan.
Kelima terdakwa itu masing-masing Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rio Erlangga selaku Direktur PT Citra Agri Pratama, Ririn Riyan Saputra Ajnur yang merupakan ASN Pemkab Takalar, Rimawaty Mansyur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara, serta Hasan Sulaiman yang merupakan tim pendamping Pj Gubernur Sulsel periode 2023–2024.
“Penyidik segera merampungkan berkas perkara ini untuk selanjutnya kita limpahkan ke pengadilan, karena sudah ada lima tersangka lainnya yang sudah berjalan,” tutur Soetarmi.
Bahtiar Belum Ditahan, Kejati Tunggu Langkah Penyidik
Meski status tersangkanya tetap sah setelah praperadilan ditolak, Bahtiar Baharuddin hingga kini belum ditahan oleh Kejati Sulsel.
Soetarmi menjelaskan, penyidik sebelumnya lebih berfokus pada pemeriksaan dan penguatan alat bukti setelah putusan praperadilan pertama.
Setelah tahapan tersebut dilalui, Kejati Sulsel membuka kemungkinan mengambil langkah hukum berikutnya terhadap Bahtiar, termasuk melakukan penahanan.
“Sekarang sudah terpenuhi, kita lihat nanti langkah ke depan yang akan melakukan,” ungkapnya.
Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan penahanan dalam waktu dekat, Soetarmi menyatakan pihaknya terlebih dahulu akan melaporkan hasil putusan praperadilan kepada pimpinan Kejati Sulsel.
“Pimpinan saja belum tahu bahwa kita menang praperadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyidik masih berkonsentrasi merampungkan berkas perkara sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Soal penahanan, Kejati Sulsel belum memberikan kepastian karena keputusan tersebut akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkara.
“Masalah penahanan atau tidak, itu nanti kita lihat situasi dan kondisinya,” pungkas Soetarmi.
PN Makassar Tolak Seluruh Permohonan Praperadilan
Sebelumnya, hakim tunggal PN Makassar Kelas IA Khusus, Arwana, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar Baharuddin dalam perkara nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Ruang Sidang Prof Oemar Seno Aji, Jalan RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Sidang berlangsung sekitar 90 menit dengan menghadirkan tiga penasihat hukum Bahtiar sebagai pemohon dan tiga penyidik Kejati Sulsel sebagai pihak termohon.
Dalam amar putusannya, Arwana menegaskan seluruh permohonan yang diajukan mantan Pj Gubernur Sulsel tersebut ditolak.
“Mengadili. Pertama, menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya,” kata Arwana saat membacakan putusan.
Hakim juga menetapkan biaya perkara dibebankan kepada pemohon secara nihil.
“Dua membebankan biaya perkara kepada pemohon praperadilan secara nihil. Demikian diputuskan,” lanjutnya sebelum mengetuk palu sidang.
Setelah membacakan amar putusan, Arwana menyatakan seluruh rangkaian persidangan praperadilan telah berakhir.
“Setelah dibacakan putusan 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, rangkaian persidangan perkara 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dinyatakan selesai dan ditutup,” ujarnya sembari mengetuk palu sebanyak tiga kali.
Penolakan tersebut membuat penetapan Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tetap dinyatakan sah.
Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp52,4 Miliar
Bahtiar Baharuddin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023–2024.
Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp52.402.956.125 atau sekitar Rp52,4 miliar.
Pria berusia 53 tahun itu disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Dengan ditolaknya praperadilan, penyidikan terhadap Bahtiar dipastikan berlanjut, sedangkan kepastian penahanan masih menunggu keputusan penyidik Kejati Sulsel. (*)
