Bagaimana Bank Melawan Serangan Siber?

Sedikitnya 657.000 serangan siber menghantam Indonesia dalam kurun waktu 24 jam, 7-8 November 2026. Merujuk Dashboard live threat map FortiGuard Labs, intensitas serangan mencapai 8 serangan per detik.

Berdasarkan pemantauan pada pukul 13.37 WIB, gelombang ancaman ini menyasar berbagai sektor. Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran utama dengan 262.000 aktivitas serangan. Disusul oleh sektor pemerintahan sebanyak 102.000 aktivitas dan sektor manufaktur yang mencapai 81.000 aktivitas.

Selain itu, serangan juga menyasar sektor teknologi (47.000), pendidikan (23.000), konstruksi (12.000), transportasi dan logistik (12.000), pertanian (10.000), hingga sektor kesehatan (8.500).

Tren tingginya tekanan terhadap ruang siber nasional ini turut dikonfirmasi oleh platform pemantauan global lainnya. Berdasarkan live threat map Kaspersky, Indonesia tercatat di peringkat ke-21 negara paling banyak diserang dengan berbagai kategori deteksi ancaman, mulai dari pemindaian kerentanan hingga pemblokiran aktivitas berbahaya secara real time.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Minggu (8/11/2026), menyatakan, OJK telah meningkatkan koordinasi dengan seluruh bank untuk mengantisipasi peningkatan ancaman tersebut.

Sejak Jumat pekan sebelumnya, Pengawas Teknologi Informasi (TI) Perbankan OJK telah berkoordinasi dengan personel TI setiap bank.

”Kami menaruh perhatian lebih terhadap masalah ini. Sejak Jumat pekan lalu, Pengawas TI Perbankan OJK sudah melakukan koordinasi dengan personel TI seluruh bank untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Dian kepada Kompas.

Selain koordinasi teknis oleh OJK, Dian juga mengingatkan jajaran direksi bank agar memastikan kesiapan menghadapi serangan siber. Dian mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada direksi bank. Surat terakhir dikirimkan pada pekan lalu dan berisi langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi peningkatan serangan siber.

Pengawasan OJK juga mencakup risiko keamanan yang berasal dari penyedia jasa pihak ketiga (third-party risk). Risiko ini menjadi perhatian karena penggunaan layanan eksternal, termasuk penyedia teknologi informasi, dapat menimbulkan celah keamanan bagi sistem perbankan.

Ia menjelaskan, risiko pihak ketiga telah lama menjadi perhatian Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), komite internasional yang menetapkan standar dan pedoman pengawasan perbankan. Sebagai anggota, mereka telah mengatur pengelolaan risiko pihak ketiga melalui regulasi dan pengawasan perbankan.

Pemeriksaan TI yang dilakukan OJK juga mencakup risiko tersebut. Dalam pengawasan sistem pembayaran, mereka turut berkoordinasi dengan Bank Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan, peningkatan aktivitas ancaman dan percobaan serangan siber yang menyasar sektor keuangan dan perbankan perlu direspons dengan penguatan kewaspadaan serta ketahanan sistem digital.

Hal ini penting seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam layanan keuangan. Meski demikian, ia mengingatkan agar informasi mengenai aktivitas ancaman siber dicermati secara proporsional.

”Jumlah aktivitas atau percobaan serangan yang terdeteksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keberhasilan pembobolan sistem, kebocoran data, ataupun terganggunya layanan perbankan,” kata Hery kepada Kompas, Minggu (8/11/2026) malam.

Hery menjelaskan, industri perbankan nasional senantiasa menempatkan keamanan sistem serta perlindungan data dan dana nasabah sebagai prioritas utama. Setiap bank memiliki sistem pengamanan, pemantauan, dan mekanisme mitigasi risiko teknologi informasi serta keamanan siber yang terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman.

Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, mereka juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap lembaga. Hal ini penting untuk mendukung pertukaran informasi, penguatan kewaspadaan, serta menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai keamanan perbankan digital berkaitan langsung dengan perlindungan kekayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

”Ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital membuat gangguan sistem perbankan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Transaksi yang tertunda dapat menghambat pembayaran pedagang kepada pemasok, mengganggu kegiatan usaha, hingga menyulitkan pekerja mengakses gaji,” kata Achmad.

BI mencatat volume pembayaran digital pada triwulan III-2026 mencapai 18,09 miliar transaksi, tumbuh 39,24 persen secara tahunan. Pengguna QRIS mencapai 70,6 juta dengan 49,4 juta merchant, sedangkan nilai transaksi BI-FAST mencapai Rp 4.049 triliun.

Besarnya aktivitas tersebut menunjukkan semakin pentingnya keandalan infrastruktur pembayaran digital bagi perekonomian.

Persoalan lain muncul ketika nasabah kehilangan dana akibat transaksi yang tidak mereka kenali. Penggunaan PIN atau kode OTP yang benar tidak selalu membuktikan bahwa pemilik rekening secara sadar menyetujui transaksi tersebut.

Menurut Achmad, kejahatan siber dapat melibatkan pencurian identitas, pengambilalihan perangkat, rekayasa sosial, hingga kelemahan sistem pemantauan transaksi.

Dalam situasi tersebut, bank memiliki akses lebih besar terhadap rekaman transaksi, lokasi akses, identitas perangkat, dan sistem pendeteksi aktivitas mencurigakan dibandingkan dengan nasabah.

Ketimpangan akses terhadap bukti itu tidak boleh membuat nasabah otomatis menanggung kerugian. Bank tidak semestinya hanya mengandalkan keberhasilan otentikasi untuk menolak pengaduan transaksi tidak sah tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Achmad juga mendorong OJK untuk mempertimbangkan mekanisme pengembalian dana sementara bagi korban transaksi tidak sah yang memenuhi kriteria tertentu. Mekanisme tersebut perlu disertai pemeriksaan awal dan langkah pencegahan agar tidak disalahgunakan.