JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penyidik tidak hanya menggunakan pasal-pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Namun, dia mendorong agar perkara tersebut juga dikenakan pasal makar serta ketentuan pidana terkait keamanan negara.
"Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senin, 9 November 2026.
BACA JUGA:DPR Panggil Kapolri 12 November, Kasus Penyadapan Terhadap Prabowo Bakal Dibongkar, Siapa Dalangnya?
Habiburokhman mengatakan permintaan itu muncul lantaran penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh bangsa hingga ketua umum partai politik.
Karena itu, DPR menilai pengusutan kasus tersebut perlu melihat kemungkinan adanya ancaman terhadap keamanan negara.
Ia menduga ada pihak yang ingin mengambil manfaat dari penyadapan ini.
"Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting. Termasuk Presiden, kalau Presiden disadap. Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," imbuhnya.
Ia juga meminta, penyidik untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor di luar internal Mabes Polri.
BACA JUGA:2 Eks Kapolri Ditangkap Terkait Kasus Penyadapan Ilegal Presiden? Bareskrim Membantah
Pengusutan juga perlu menyasar kelompok maupun tokoh politik yang diduga merencanakan atau mengambil keuntungan dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut.
Menurutnya, perkara ini tidak cukup hanya dengan mengungkap oknum di lingkungan kepolisian.
Penyidik harus mampu membongkar siapa pihak yang memerintahkan, apa motifnya, serta siapa yang memperoleh keuntungan politik terbesar dari penyadapan tersebut.
"Siapa (pihak yang memerintahkan)? Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, ya, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya," imbuh dia.
"Pihaknya (kepolisian) juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini," sambung dia.
- 1
- 2
- »
