Lembaga think tank yang fokus pada transisi energi, Institute for Essential Services Reform (IESR), mendorong pemerintah Indonesia untuk membawa agenda konkret dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, yang berlangsung pada 9-20 November 2026.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, sebagai satu dari enam negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia harus berkontribusi pada tujuan penurunan emisi global. Maka itu, Indonesia perlu memanfaatkan COP31 guna mendapatkan dukungan internasional untuk merealisasikan berbagai agenda transisi energi berkeadilan di dalam negeri.
"Indonesia perlu datang bukan hanya meminta pendanaan, tetapi membawa pipeline proyek transisi energi yang kredibel, reformasi kebijakan yang jelas, serta rencana perlindungan pekerja dan transformasi ekonomi daerah. Pendanaan internasional kemudian digunakan untuk mempercepat dan memperbesar skala transformasi tersebut," kata dia seperti dikutip dari siaran pers, Senin (9/11).
Sebagai informasi, dalam dokumen komitmen nasional untuk penurunan gas rumah kaca terbaru atau Second NDC, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$472,6 miliar atau lebih dari Rp8.500 triliun untuk mencapai target penurunan emisi.
IESR mengusulkan lima agenda prioritas untuk dibawa pemerintah Indonesia dalam COP31. Pertama, percepatan transisi dari batu bara menuju energi terbarukan. IESR mendorong Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU captive alias PLTU mandiri milik industri setelah 2030.
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 telah melarang pengembangan PLTU baru, tetapi masih memberikan pengecualian bagi PLTU yang sudah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan PLTU captive yang terintegrasi dengan industri hilirisasi mineral.
Selain itu, IESR mendorong percepatan pensiun PLTU tua dan tidak efisien, serta memastikan penambahan energi terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan fleksibilitas sistem berjalan lebih cepat.
Kedua, perluasan elektrifikasi. Presidensi COP31 mengusulkan target global sukarela untuk menaikkan pangsa listrik dalam konsumsi energi final dari sekitar 20 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035.
IESR menilai agenda ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat penggunaan listrik bersih pada transportasi, industri, rumah tangga, dan sektor produktif.
Untuk memenuhi tujuan ini, konsumsi listrik Indonesia perlu meningkat dari 455 TWh pada 2025 menjadi 971 TWh pada 2035, atau tumbuh rata-rata 8 persen per tahun.
Namun, IESR menekankan bahwa peningkatan elektrifikasi harus berasal dari energi terbarukan dan disertai pembangunan jaringan serta penyimpanan energi, bukan memperpanjang ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Ketiga, pendanaan transisi yang lebih mudah diakses dan terjangkau. IESR menilai pemerintah Indonesia harus mendorong negara maju dan lembaga keuangan multilateral meningkatkan hibah, pembiayaan lunak, penjaminan, dan instrumen pembagian risiko untuk energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pensiun dini PLTU.
Selain itu, IESR mendorong penguatan akses pendanaan langsung bagi pemerintah daerah dan institusi lokal.
Keempat, transisi energi berkeadilan. IESR menekankan transisi agenda energi harus didukung oleh program perlindungan sosial, reskilling dan upskilling, penciptaan pekerjaan hijau, diversifikasi ekonomi wilayah penghasil batubara, serta partisipasi bermakna pekerja, masyarakat lokal, perempuan, dan kelompok rentan.
Pemerintah Indonesia juga dinilai perlu membangun mekanisme pendanaan transisi berkeadilan yang akuntabel untuk daerah, salah satunya melalui transfer anggaran ke daerah penghasil batu bara. Ini untuk membiayai peningkatan keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi ekonomi daerah.
Kelima, penurunan emisi gas metana. IESR mengingatkan bahwa gas metana merupakan ancaman serius yang dapat menggagalkan pencapaian target Paris Agreement. Indonesia telah bergabung dengan Global Methane Pledge pada 2021, yang menargetkan pemangkasan emisi metana global secara kolektif sebesar 30 persen dari tingkat 2020 pada 2030.
Selain dari sektor pertanian, IESR menekankan Indonesia dapat memangkas emisi metana dari produksi dan pengolahan minyak, gas alam, dan batu bara. Peta jalan penurunan emisi metana dapat diintegrasikan dalam implementasi Second NDC Indonesia.
IESR menekankan bahwa keberhasilan Indonesia di COP31 pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya deklarasi atau MoU yang ditandatangani, tetapi dari kemampuan Indonesia mengubah hasil diplomasi menjadi investasi energi bersih yang lebih besar, penghentian penggunaan batu bara yang terencana, sistem kelistrikan yang lebih kuat, dan manfaat ekonomi yang dirasakan pekerja dan masyarakat.
