Liputan6.com, Jakarta - Advokat dalam kasus perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi, Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta ganti rugi senilai Rp 100,2 miliar dan hak untuk dilupakan (right to be forgotten).
Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas Saibih dalam kasus perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi. Yakni tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.
Advertisement
Gugatan yang diajukan Junaedi Saibih tersebut terdaftar dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rencananya sidang perdana berlangsung pada Selasa (24/11/2026).
"Hari ini saya mendaftarkan permohonan rehabilitasi yang di dalamnya termasuk juga minta ganti rugi dan juga terkait dengan pelaksanaan right to be forgotten yang ada dalam putusan saya," ujar Saibih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam gugatannya, terdapat dua pihak yang menjadi termohon, yakni Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Saibih menilai dua pihak tersebut sebagai pihak bertanggung jawab atas perkara yang menjeratnya.
"Jaksa Agung saya minta untuk terkait right to be forgotten, memerintahkan kepada Jamdatun untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk kemudian melakukan erasure (penghapusan) terhadap berita yang terkait dengan berita saya," ungkap Saibih.
"Yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," sambungnya.
Terkait ganti rugi, Saibih mengajukan permohonan sebesar Rp 100,2 miliar. Jumlah itu terdiri dari kerugian yang dialami olehnya baik secara materiil maupun imateriil.
