jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut lintas fraksi di parlemen dan sejumlah masyarakat sipil banyak yang ingin menyampaikan aspirasi terkait polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi kemungkinan DPR bakal menggunakan hak angket terkait polemik ijazah Gibran setelah parlemen masuk masa sidang pada 10 November 2026.
BACA JUGA: Politikus PKB Eka Widodo Sebut Gen Z Minta Gibran Mundur Sebelum Dimakzulkan
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi, ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dia menuturkan DPR belum menentukan sikap yang akan dibahas ketika pembukaan masa sidang pada 10 November, karena pimpinan belum melaksanakan musyawarah.
BACA JUGA: Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarankan Gibran Legawa Mundur, atau....
Toh, kata dia, DPR belum melihat salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) menyikapi suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonan.
"Masih menunggu salinan lengkap dari Mahkamah Agung, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," katanya.
BACA JUGA: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi
Dasco mengatakan lintas fraksi di parlemen memang sudah menggelar pembahasan informal terkait ijazah Gibran.
Ketua Harian Gerindra itu menyebut pembahasan informal memunculkan harapan agar persoalan ijazah Gibran dibahas sesuai mekanisme di DPR.
"Masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata dia.
Polemik ijazah Gibran mengemuka setelah muncul pertimbangan MK terhadap putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MK dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI.
Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Polemik ijazah Gibran makin menguat setelah muncul putusan MA nomor 742/K/TUN/2026 terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
MA dalam putusan mengabulkan petitum pemohon yang satu di antaranya meminta suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
