JAKARTA, KOMPAS — Ratusan pelanggaran yang terjadi selama tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMA diklaim tidak memengaruhi kualitas penyelenggaraan program asesmen pendidikan ini. Ini mengindikasikan strategi pemetaan dan pengacakan soal yang berbeda antarsesi dan antargelombang TKA sudah berjalan efektif.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin menjelaskan, kesimpulan itu diambil dari perbandingan skor mentah antara peserta gelombang satu dan gelombang dua yang hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Contohnya, rata-rata skor untuk mata pelajaran Sosiologi gelombang dua hanya lebih rendah 0,247 poin (skala 25) dibandingkan skor gelombang satu.
”Pola sebaran skor kedua gelombang ini terlihat mirip. Artinya, meskipun ada selisih rata-rata, besarannya itu kecil di dalam perbandingan tersebut. Temuan ini memberikan gambaran awal tentang kemiripan hasil kedua gelombang,” kata Toni dalam jumpa pers di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Analisis ini dilakukan pada semua mata pelajaran untuk membandingkan hasil antargelombang menggunakan metode uji perbandingan d’Cohen. Hasil analisis menyimpulkan 23 dari 26 mata pelajaran tidak ada perbedaan. Tiga mata pelajaran lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang substansial.
Toni menekankan bahwa hasil tersebut masih merupakan gambaran awal untuk membuktikan bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi pada gelombang satu seperti bocornya soal ke media sosial tidak berpengaruh pada gelombang dua. Analisis lanjutan akan dilakukan setelah seluruh rangkaian pelaksanaan TKA selesai.
”Kami belum menganalisis secara final per mata pelajaran yang diujikan pada TKA gelombang satu dan gelombang dua. Karena kami secara keseluruhan akan melakukannya setelah kami nanti menyelesaikan semuanya,” ucapnya.
Sebanyak 36.999 murid di 589 satuan pendidikan di Kalimantan Tengah belum mengikuti TKA karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.
TKA jenjang SMA gelombang satu yang diikuti 2.118.746 murid digelar 26-29 Oktober 2026, sedangkan gelombang dua yang diikuti 1.643.553 murid digelar 2-5 November 2026. Ada pula sebanyak 103.362 murid yang mengikuti TKA gelombang khusus untuk paket C pada 31 Oktober-1 November dan 7-8 November.
Meski begitu, masih ada 36.999 murid yang tersebar di 589 satuan pendidikan di Kalimantan Tengah yang belum mengikuti TKA karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka akan menjalani TKA susulan yang dijadwalkan pada 16-29 November 2026.
Selama penyelenggaraan, Kemendikdasmen mencatat ada 377 dugaan pelanggaran selama TKA SMA tahun ini, 308 pelanggaran terjadi di gelombang satu, 69 pelanggaran terjadi di gelombang dua. Sebanyak 14 pelanggaran di antaranya tergolong dalam pelanggaran berat yang terus diinvestigasi untuk kemudian akan dijatuhkan sanksi.
Murid yang terbukti melanggar dapat dikeluarkan dari ruang tes hingga diberi nilai nol. Jika petugas yang melanggar, dapat diberhentikan sebagai petugas penyelenggara TKA.
”Secara umum (pelanggarannya) banyak satuan pendidikan yang mengekspos terkait pelaksanaan ujian di ruangannya masing-masing. Itu termasuk pelanggaran karena tidak boleh dilakukan seperti itu,” tutur Toni.
BKPDM meminta surat kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti temuan dan penguatan pengawasan TKA. Serta menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 sebagai pengingat kepatuhan terhadap tata tertib TKA.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul menambahkan, pihaknya tidak serta-merta menjatuhkan hukuman berat kepada pelanggar. Proses investigasi masih akan terus dilakukan dengan berbagai pertimbangan.
”Kami akan membahas secara hati-hati karena ini terkait dengan anak-anak kita, dan sebenarnya dengan viralnya itu sudah itu sudah berpengaruh secara sosial kepada anak-anak,” kata Faisal.
Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengungkapkan, Ombudsman RI terus membuka posko pengaduan pelanggaran TKA melalui kantor perwakilannya di seluruh provinsi. Pengaduan yang masuk akan menjadi bagian dari catatan pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan TKA.
”Pengawasan dan transparansi menjadi hal penting. Harapannya, apabila ada persoalan, kita bisa mengidentifikasinya secara langsung sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan,” kata Maneger.
TKA penting untuk dijalani tiap murid untuk mengukur capaian belajarnya secara individu yang tidak terukur melalui asesmen nasional.
Terkait kebijakan TKA, Ombudsman RI masih mendalami sejumlah aspek kebijakan, termasuk evaluasi keikutsertaan TKA yang bersifat tidak wajib sehingga tidak ada unsur keterpaksaan. Pengawasan juga mencakup pemenuhan fasilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memastikan mereka memperoleh akses dan kesempatan yang setara dalam mengikuti tes.
Meski begitu, anggota Dewan Pendidikan Nasional, Darmaningtyas, tetap menegaskan, TKA penting untuk dijalani tiap murid untuk mengukur capaian belajarnya secara individu yang tidak terukur melalui asesmen nasional. Melalui TKA, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih utuh mutu pendidikan nasional sekaligus mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran.
