Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia kembali mempertegas perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja, khususnya terkait kebijakan jam kerja tambahan atau lembur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan untuk menata ulang materi ketenagakerjaan serta merespons dinamika hukum nasional, semakin memperkokoh posisi hukum pekerja.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dilansir dari Antara, Senin (9/11/2026).
Melalui regulasi ini, korporasi maupun pemberi kerja dilarang keras memaksa karyawan untuk bekerja melebihi jam normal tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pekerja yang bersangkutan. Menaker Yassierli pun menekankan, UU ini perlu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Langkah ini diambil untuk menepis praktik sepihak di dunia kerja yang kerap merugikan buruh atau karyawan, dimana perintah lembur sering kali diberikan secara mendadak tanpa memerhatikan kondisi fisik, mental, serta hak istirahat pekerja.
Prinsip "Dua Arah": Perintah dan KesepakatanPakar hukum ketenagakerjaan menilai bahwa aturan ini menempatkan posisi tawar pekerja menjadi lebih adil. Secara legal, pelaksanaan kerja lembur tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan operasional atau target perusahaan semata.
Merujuk pada ketentuan yang berlaku di dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, terdapat dua syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum lembur dapat dijalankan:
-
Perintah dari Perusahaan: Pemberi kerja harus memberikan instruksi yang jelas, baik secara tertulis maupun melalui media digital resmi.
-
Persetujuan dari Pekerja: Karyawan memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak tawaran lembur tersebut. Persetujuan ini biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau formulir tertulis/digital sebelum jam tambahan dimulai.
Tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk memaksa karyawan tetap berada di kantor atau pabrik melewati jam kerja normal.
Batasan Waktu dan Hak KompensasiSelain mewajibkan adanya persetujuan pekerja, regulasi baru ini juga membatasi durasi kerja lembur demi menjaga kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Durasi lembur ditetapkan maksimal selama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.
Apabila pekerja bersedia mengambil jam lembur tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memberikan hak finansial berupa upah lembur dengan perhitungan yang transparan. Berdasarkan ketentuan undang-undang:
-
Jam lembur pertama wajib dibayar sebesar 1,5 kali upah dalam satu jam.
-
Setiap jam lembur berikutnya wajib dibayar sebesar 2 kali upah dalam satu jam.
-
Dasar perhitungan upah per jam dihitung dari komponen upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
Selain itu, jika durasi lembur mencapai 4 jam atau lebih, perusahaan juga dibebani kewajiban untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi sekurang-kurangnya 1.400 kilokalori yang tidak boleh digantikan dalam bentuk uang.
