Oleh: KH. Fahmi Salim, Lc., MA/Presidium Majelis Arah Indonesia (MAI)
PADA 29 Mei 1453, tembok legendaris Konstantinopel akhirnya runtuh setelah dikepung pasukan Sultan Muhammad II Al-Fatih selama sekitar 53 hari. Berakhir pula imperium Bizantium Timur yang telah berdiri lebih dari sebelas abad. Namun, keruntuhan itu sesungguhnya tidak dimulai ketika meriam-meriam Utsmani menghantam tembok kota. Ia telah berlangsung jauh sebelumnya: ketika elite terpecah, basis ekonomi menyusut, jaringan sekutu melemah, dan legitimasi kekuasaan kehilangan daya dukung.
Sejarah mengajarkan bahwa sebuah imperium tidak selalu tumbang karena tembok pertahanannya tidak kokoh. Terkadang tembok masih berdiri, tetapi fondasi politik, ekonomi, keamanan, dan diplomasi yang menopangnya telah keropos.
Analogi ini menarik untuk membaca perkembangan politik Indonesia pada November 2026. Serangkaian peristiwa mulai memperlihatkan keretakan dalam konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perubahan orientasi kebijakan ekonomi, serta pergeseran pernyataan sejumlah partai politik menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang menyaksikan berakhirnya dominasi jaringan kekuasaan informal yang selama ini diasosiasikan dengan Poros Solo?
Penyadapan Presiden: Retakan dari Dalam Tembok Istana
Peristiwa paling mengejutkan adalah pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, dalam perkara dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.
Menurut keterangan penyidik, sistem Lawful Interception Management System (LIMS) diduga digunakan untuk melakukan intersepsi tanpa dasar hukum dan verifikasi yang semestinya. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Ini menyangkut keamanan Presiden, kerahasiaan negara, integritas institusi penegak hukum, dan kemungkinan penyalahgunaan infrastruktur negara untuk kepentingan di luar hukum.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa operator penyadapan, melainkan siapa pemberi perintah, siapa penerima hasil sadapan, siapa yang memanfaatkan informasi, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan?
