Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada sosok besar yang memperoleh keuntungan politik dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa. Ia meminta penyidik mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya kelompok atau tokoh politik yang mengambil manfaat dari aktivitas tersebut.
Habiburokhman mengatakan, penyadapan terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh penting tidak mungkin dilakukan sekadar untuk mendengarkan percakapan. Menurutnya, ada motif dan kepentingan tertentu yang perlu ditelusuri karena menyangkut keamanan negara.
“Termasuk Presiden, kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, apa namanya? Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Ia menilai, penyadapan ilegal tersebut memiliki skala besar karena diduga menyasar sekitar 6.000 orang, termasuk Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh politik. Karena itu, ia meminta penyidik tidak berhenti pada pengungkapan pelaku teknis penyadapan.
Habiburokhman juga meminta penyidikan diarahkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan kelompok politik maupun tokoh politik yang diduga mengambil manfaat dari penyadapan tersebut. Menurutnya, pengusutan tidak boleh hanya menyasar pihak internal kepolisian.
“Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapa pun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” tutur Habiburokhman.
Meski menduga ada sosok besar di balik kasus tersebut, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR tidak ingin menuduh pihak tertentu tanpa pembuktian. Ia meminta penyidik membuka kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan politik dari penyadapan.
“Kita enggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana,” katanya.
Habiburokhman menilai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa harus ditangani secara serius. Ia mendorong agar penegakan hukum tidak hanya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga mempertimbangkan pasal terkait keamanan negara, termasuk dugaan makar.
“Karena itu, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya,” ucapnya.
Bandingkan dengan Skandal Watergate ASIa bahkan membandingkan kasus penyadapan tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara jauh lebih serius karena melibatkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab melindungi negara.
“Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” ungkapnya.
Habiburokhman juga menilai ketentuan hukum yang ada belum cukup spesifik untuk mengatur tindak pidana penyadapan dengan skala dan dampak seperti kasus tersebut. Ia menyebut kemungkinan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai salah satu wacana yang dapat dipertimbangkan.
“Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, di hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat,” ungkapnya.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan wacana Perppu tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan.
“Enggak, ini wacana dari kami, ya. Eh, nanti kita lihat perkembangannya di rapat eh besok,” ujarnya.
Raker dengan KapolriUntuk mendalami kasus tersebut, Komisi III DPR telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan akan menggelar rapat kerja khusus bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).
Habiburokhman mengatakan, rapat tersebut akan membahas motif, metode penyadapan, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat politik terbesar dari aktivitas ilegal tersebut.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait apa namanya? Kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, ya, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada raker,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Ia menegaskan, penyadapan terhadap Presiden dan tokoh-tokoh bangsa tidak boleh hanya dipandang sebagai tindak pidana biasa.
“Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa? Ya. Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai,” ujarnya.
Dalam rapat kerja dengan Kapolri tersebut, Komisi III juga akan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari internal maupun eksternal kepolisian.
“Ya, satu, kita akan mendalami mengenai motif, metode kerjanya, ya kan, ya, sampai dengan pihak yang menikmati manfaat terbesar dari konteks politik ini,” pungkas Habiburokhman.
