Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) hari ini. Melalui sistem tersebut, pemerintah menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan penerapan sistem ini tidak serta-merta membuat seluruh transaksi luar negeri dikenai PPN. Transfer dana personal dan pengiriman uang atau remitansi juga tidak termasuk aktivitas yang otomatis dikenai pajak melalui sistem tersebut.
Menurut Inge, SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” kata Inge kepada kumparanBisnis, dikutip Senin (9/11).
Dia juga menegaskan sistem tersebut bukan merupakan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, serta tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri.
SPP-TDLN juga dirancang untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Dari sisi konsumen, sistem ini diharapkan memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu mengurus sendiri administrasi penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut.
Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan.
Pada tahap awal, yakni 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer.
Sementara itu, calon issuer lainnya saat ini masih menjalani periode stabilisasi. DJP akan menyampaikan informasi mengenai penunjukan issuer baru melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan diselesaikan.
