Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) M. Sarmuji mengatakan kebijakan terkait insentif mobil hybrid masih memerlukan kajian lebih mendalam. Pemerintah perlu mendengarkan berbagai perspektif dari kementerian lain sebelum mengambil langkah lebih jauh.
"Kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain, ya, sebelum melangkah lebih jauh, ya," ujar Sarmuji saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ia menyebutkan, pihaknya masih harus mengecek dan melihat bagaimana pandangan serta perspektif dari kementerian lain terkait insentif yang diberikan pada kendaraan hybrid.
Baca Juga :
2,4 Juta Genteng Jatiwangi Mulai Dikirim, 38 IKM Kantongi SNI(Ilustrasi. Foto: Dok PLN) Belum putuskan secara formal Menurut Sarmuji, komunikasi antarkementerian terkait hal tersebut baru sebatas pembahasan awal termasuk dengan Kementerian Keuangan, dan belum diputuskan secara formal.
"Kita sudah ngomong tipis-tipis, tapi belum secara formal. Nanti kita rapatkan secara formal," tambah dia.
Ia menambahkan, perumusan kebijakan ini juga harus mempertimbangkan banyak aspek lain, termasuk kesiapan dari segi sumber daya manusia (SDM).
