JAKARTA, DISWAY.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan.
Menariknya, perusahaan yang kehilangan hak guna tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga melibatkan investor asing dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid merinci, 11 perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat pelanggaran dan status perizinan mereka. Meski demikian, ia enggan menyebutkan secara rinci identitas pemilik modal dalam negeri.
BACA JUGA:Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito
"Kalau dilihat dari BO-nya (Beneficiary Ownership-nya), dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," kata Nusron dalam konferensi pers di Kemenkopolkam, Senin (9/11/2026).
Ke-11 perusahaan tersebut adalah PT MIB (Banjar, Kalimantan Selatan), PT RKRA (Melawi, Kalbar), PT SKM (Ketapang, Kalbar), PT SAE (Landak, Kalbar), PT BSLT (Kubu Raya, Kalbar), PT BOS (Kapuas Hulu, Kalbar), PT AER (Ketapang, Kalbar), PT JMS (Kutai Kartanegara, Kaltim), PT STP (Kutai Kartanegara, Kaltim), PT ANI (Landak, Kalbar), dan PT API (Ketapang, Kalbar).
Tiga perusahaan masuk dalam klaster pertama yang seluruh HGU-nya dicabut secara total. Alasan utamanya adalah tingkat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 50 persen, serta terjadi secara berulang.
Ketiga perusahaan tersebut adalah:
1. PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalsel, seluas 4.000 hektar.
2. PT RKRA di Kabupaten Melawi, Kalbar, seluas 11.558 hektar.
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalbar, seluas 5.355 hektar dan 2.360,81 hektar (2 bidang).
"Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen, kemudian kejadian berulang, kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada, yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak," jelas Nusron.
BACA JUGA:Data Kependudukan Jadi Penghubung Layanan Publik, Dukcapil Perkuat Pemanfaatan Identitas Digital
Ia menegaskan, perusahaan tersebut melanggar syarat yang tertulis dalam surat keputusan (SK) pemberian hak. "Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya, syaratnya begini-begini, syaratnya enggak terpenuhi," imbuhnya.
Pada klaster kedua, pemerintah mencabut HGU karena masa berlakunya telah habis sejak 2020. Perusahaan tersebut adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, seluas 2.300 hektar. "Ini dipastikan akan diambil alih negara," tegas Nusron.
- 1
- 2
- »
