Eksistensi lembaga parlemen diperingati setiap tanggal 16 Oktober sebagai Hari Parlemen Indonesia. Tanggal tersebut tak bisa dipisahkan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah lembaga yang awalnya berfungsi sebagai pembantu Presiden kemudian menjadi lembaga setara Presiden dengan kewenangan menyusun undang-undang dan ikut menetapkan garis besar haluan negara.
Perubahan itu terkait Maklumat Nomor X yang dikeluarkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 16 Oktober 1945. Penetapan Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia.
Jika dirunut lebih jauh, sejarah terbentuknya parlemen di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan terbentuknya lembaga Volksraad tahun 1916. Kemudian di masa awal kemerdekaan lembaga parlemen diwakili oleh KNIP.
Masa Orde lama hingga Orde Baru, parlemen terdiri dari DPR dan MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara beranggotakan DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Sementara pascareformasi, parlemen terdiri dari DPR, DPD, dan MPR.
Lembaga parlemen, dalam hal ini DPR, memiliki fungsi representatif yang mewakili kepentingan dan pendapat masyarakat, fungsi legislasi terkait penyusunan rancangan undang-undang, dan fungsi pengawasan pemerintah. Sementara fungsi DPD sama seperti DPR, tetapi dalam kerangka otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Adapun MPR merupakan lembaga negara berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum, menghentikan Presiden/Wakil Presiden dari masa jabatannya, dan melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Jika sebelum reformasi MPR merupakan lembaga tertinggi, pascarerformasi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.
Volksraad (Dewan Rakyat) dibentuk berdasarkan konstitusi Indische Staatsregeling atau hukum dasar pemerintahan Hindia Belanda yang ditetapkan pada 16 Desember 1916. Lembaga ini awalnya hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada 1927, Volksraad memiliki kewenangan legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda.
Volksraad kemudian memiliki beberapa hak, seperti hak petisi, interpelasi, inisiatif, amendemen, dan hak angket. Namun, hak ini tidak dapat dijalankan dengan semestinya karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto sehingga kewenangan Volksraad sangat terbatas.
Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya membuat enam undang-undang, tiga di antaranya diterima dan disahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tokoh-tokoh nasional yang dikenal aktif di Volksraad antara lain HOS Cokroaminoto, H Agus Salim, Abdoel Moeis, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Mas Aboekassan Atmodirono, Mohammad Hoesni Thamrin, Wiranata Koesoema V, Otto Iskandardinata, Jahja Datoek Kajo, Dr Radjiman Wedyodiningrat, dan Koesoemo Oetoyo.
Keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi Ketika Jepang menguasai Indonesia tahun 1942. Kemudian Jepang membentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya.
Setelah kemerdekaan, parlemen diwakili KNIP yang berlangsung sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950. Lembaga baru itu dipimpin Mr Kasman Singodimedjo sebagai ketua dan dibantu tiga wakil ketua, yakni Mr Sutardjo Kartohadikusumo, Mr J Latuharhary, dan Adam Malik.
Pekerjaan sehari-hari KNIP kemudian dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih di kalangan anggota dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP itu diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno, serta beranggotakan 28 orang.
Pada 1 November 1945 untuk pertama kalinya KNIP menjalankan tugas MPR dengan ikut menetapkan garis besar haluan negara di bidang politik luar negeri. Hasilnya adalah Maklumat Pemerintah Nomor 1 yang isinya menyatakan atas dasar pengakuan kedaulatan negara dan Pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia bersedia bekerja sama dengan semua bangsa.
Dalam perkembangannya, KNIP telah mengadakan sidang pleno di sejumlah daerah, seperti di Solo, Malang, dan Yogyakarta. Sidang Pleno ke-6 di Yogyakarta tahun 1949 merupakan sidang terakhir lembaga tersebut. Sejak dibentuk hingga akhir tahun 1949, KNIP menghasilkan 113 produk legislatif atau undang-undang.
Sejumlah produk undang-undang yang dilahirkan lembaga itu dan pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya yang menjadi dasar membentuk Dewan Pertahanan Negara pada Maret 1946, meratifikasi perjanjian penting seperti Perjanjian Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Lembaga parlemen kemudian masuk ke periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) selama kurang dari satu tahun. RIS secara resmi bubar pada 17 Agustus 1950 dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum bubar, Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Negara Kesatuan menjadi Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
Sehari setelah mengesahkan UUDS 1950, DPR dan Senat RIS kembali mengadakan rapat dengan agenda pembacaan piagam pernyataan terbentuknya NKRI. Dalam pernyataan itu disebutkan pembubaran secara resmi negara RIS dan pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada 17 Agustus 1950.
Selama enam bulan bertugas, kedua lembaga parlemen itu hanya menyelesaikan kurang dari 28 UU. Salah satunya UU No 7/1950 mengenai perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara.
Setelah negara RIS berakhir, parlemen pun mengalami perubahan. Sesuai dengan UUDS yang menjadi landasan ketatanegaraan Indonesia, lembaga parlemen berbentuk DPRS sambil menunggu DPR hasil pemilihan umum.
Meski bersifat sementara, DPRS memiliki tugas dan wewenang sama seperti DPR. Seperti diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 77 UUDS, tugas dan wewenang DPR, antara lain menetapkan undang-undang bersama pemerintah, hak penganggaran, hak interpelasi, hak bertanya, hak menyelidiki, dan tidak dapat dituntut di pengadilan.
Setelah pemilu 1955, jumlah anggota DPR yang terpilih dari hasil Pemilu 1955 sebanyak 257 orang dan 514 orang anggota konstituante. Hasil Pemilu 1955 menunjukkan tidak ada partai yang mendominasi kursi dalam parlemen. Dari 272 kursi, masing-masing diisi oleh Masyumi (57 kursi), PNI (57), NU (45), PKI (39), dan partai lain (59).
DPR hasil pemilu bekerja hingga tahun 1960 dan menyetujui 113 UU dari 145 RUU yang dibahas. Namun, pada Maret 1960, Presiden Sukarno membubarkan DPR dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Perpres itu isinya menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota DPR dan akan diadakan pembaruan susunan DPR berdasarkan UUD 1945.
Salah satu pertimbangan pembubaran DPRS adalah lembaga itu dinilai tidak bekerja sama dengan pemerintah sesuai jiwa dan semangat UUD 1945 sehingga DPR menimbulkan suasana ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai pengganti, Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres Nomor 155 dan 156 Tahun 1960 yang isinya memperhentikan semua anggota DPR dan mengangkat anggota DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang terdiri atas 283 anggota. DPR-GR bertugas melaksanakan manifesto politik, merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), dan membantu pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
Selama masa Demokrasi Terpimpin hingga tahun 1965, DPR-GR yang anggotanya diangkat Presiden Sukarno ini mampu menyelesaikan 117 UU bersama pemerintah. Namun, setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965, komposisi parlemen terjadi perubahan. Pada Oktober 1965, sebanyak 62 orang yang dicurigai berkaitan dengan PKI dibekukan dari keanggotaan DPR-GR.
Sejak 1966 hingga tahun 1971, komposisi DPR-GR didominasi oleh kelompok pro-Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Jumlah anggota DPR-GR sebanyak 414 orang yang terdiri atas 13 fraksi itu bertugas sebagai lembaga legislatif. Anggota DPR-GR saat itu memperoleh hak kekebalan sama seperti DPR sebelumnya sehingga ucapannya dalam sidang tidak dapat dituntut di depan hukum.
Produk hukum yang dilahirkan DPRS dan DPR-GR pada periode 1966-1970 tercatat sebanyak 70 UU yang fokus pada penataan lembaga dan pemulihan ekonomi, antara lain UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, serta UU No 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Setelah Indonesia kembali menggelar pemilu tahun 1971, lembaga parlemen lebih stabil dibandingkan periode Orde Lama. Partai-partai melakukan fusi sehingga jumlah partai yang duduk dalam parlemen juga terbatas menjadi tiga partai, yakni Golkar, PDI, dan PPP. Sejak itu parlemen menjalankan fungsi dan perannya sesuai yang diamanatkan UUD 1945, yakni legislasi, pengawasan dan penganggaran.
Di masa Orde Baru, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 1971-1997 dalam menjalankan tiga fungsi utama parlemen dinilai sangat pasif, tunduk pada eksekutif, dan kerap dijuluki sebagai ”Tukang Stempel” kebijakan Presiden Soeharto. Dominasi mutlak fraksi Golkar yang memenangkan enam kali pemilu berturut-turut pada masa Orde Baru membuat DPR kehilangan fungsi kritis dan fungsi checks and balances.
Di masa pemerintahan Orde Baru, undang-undang yang berhasil disahkan berjumlah 367 hingga 381 undang-undang. Rata-rata produk legislasi yang dihasilkan berkisar 11-12 undang-undang per tahun.
Rendahnya jumlah undang-undang yang disahkan itu disebabkan oleh sistem politik yang sentralistik. Sebelum adanya amendemen UUD 1945, kekuasaan utama pembentukan undang-undang berada di tangan Presiden (eksekutif), sedangkan DPR cenderung hanya berfungsi memberikan persetujuan terhadap rancangan yang diajukan oleh pemerintah.
Pada era Reformasi, dominasi Golkar mulai luntur dan partai yang berada dalam parlemen semakin beragam seiring lahirnya partai-partai baru. Pemilu 1999, parlemen dikuasai PDI-P dengan 33 persen kursi di DPR, sementara Golkar turun hanya 22 persen kursi DPR. Pada pemilu-pemilu berikutnya tak ada partai yang mendominasi parlemen dan partai pemenang pemilu pun hanya menguasai sekitar 20 persen kursi di parlemen.
Di masa Reformasi, DPR RI mengesahkan jumlah undang-undang yang bervariasi di tiap periode masa jabatan. Periode 1999-2004, DPR menghasilkan dan mengesahkan 172 hingga 175 UU, termasuk UU pemekaran wilayah.
Kemudian periode 2004-2009, sebanyak 193 UU berhasil disahkan DPR. Sementara pada DPR periode 2009-2014, sebanyak 126 RUU telah disetujui menjadi UU dan di periode 2014-2019, sebanyak 91 RUU diselesaikan hingga akhir masa jabatan.
Sementara DPR periode 2024-2029, hingga pertengahan 2026 telah mengesahkan 28 undang-undang. Rinciannya, Komisi I sebanyak 3 UU, Komisi II 10 UU, Komisi III 3 UU, Komisi VI 2 UU, dan Komisi VII 1 UU.
Selanjutnya, Komisi VIII sebanyak 1 UU, Komisi XI 2 UU, Komisi XIII 2 UU, Badan Legislasi (Baleg) 3 UU, serta Panitia Khusus (Pansus) sebanyak 1 UU.
Beberapa UU yang telah disahkan antara lain Undang-Undang tentang Pengaturan Reformasi Agraria, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Satu Data. UU tersebut merupakan UU yang memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga baru ini lahir sebagai buah dari reformasi.
Lembaga DPD pertama terbentuk 1 Oktober 2004 dengan 128 anggota yang terpilih melalui pemilihan umum pada 5 April 2004. Anggota DPD periode pertama itu bertugas hingga Oktober 2009. DPD periode 2009-2014, jumlah anggota DPD bertambah menjadi 4 orang dari periode sebelumnya menjadi 132 orang seiring pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Kemudian periode ketiga (2014-2019), jumlah anggota bertambah empat menjadi 136 anggota (mewakili 34 provinsi setelah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara). Pada periode 2024-2029, jumlah anggota menjadi 152 orang yang mewakili 38 provinsi, termasuk penambahan 4 provinsi baru di Papua.
Kinerja legislasi DPD dinilai kurang optimal karena menghadapi tantangan struktural dan kewenangan yang terbatas dalam proses legislasi tripartit bersama DPR dan Presiden. Berdasarkan UUD 1945, kewenangan legislasi dan pengawasan DPD bersifat terbatas dan dalam banyak hal posisinya hanya memberikan pertimbangan atau mengajukan RUU tertentu kepada DPR.
Alhasil, peran legislasi DPD belum maksimal karena kewenangan konstitusionalnya yang terbatas, yakni hanya pada RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan SDA, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kendala lainnya yakni proses legislasi sering terkendala karena usulan inisiatif RUU dari DPD kerap menghadapi jalan terjal atau resistensi dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
Sejak awal kemerdekaan sesuai dengan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam UUD itu disebutkan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
Jumlah anggota MPR periode 1971-1977 sebanyak 920 orang yang terdiri dari anggota DPR 460 orang, utusan golongan 329 orang, dan utusan daerah 131 orang. Sementara MPR periode 1977-1982, jumlah anggota sama seperti periode sebelumnya, yakni 920 orang, yang terdiri dari 460 anggota DPR, 135 orang dari utusan daerah, dan 325 dari utusan golongan.
Di akhir masa Orde Baru, jumlah anggota MPR hasil Pemilu 1997 tercatat 1.000 orang berdasarkan dua keppres yang ditandatangani Presiden Soeharto. Seiring reformasi, masa kerja MPR itu lebih singkat, yakni hingga tahun 1999 dan digantikan oleh MPR yang anggotanya sebagian besar dari hasil Pemilu 1999.
Setelah reformasi dan dilakukan amendemen UUD 1945, MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara, tidak lagi lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak 2004, MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Sebelumnya, MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah.
Secara ketatanegaraan pasca-amendemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki fungsi legislasi konvensional. Wewenang utama MPR yang berkaitan dengan produk hukum/konstitusi adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) serta mengeluarkan Ketetapan MPR (Tap MPR) yang sifatnya terbatas.
Peringatan Hari Parlemen Indonesia bukan sekedar mengenang perjalanan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan nasional, tetapi juga mengingatkan pentingnya fungsi lembaga legislatif dalam penyusunan kebijakan, anggaran, dan pengawasan pemerintahan. Selain itu, Hari Parlemen juga menjadi ajang evaluasi bagi DPR RI untuk memperkuat hubungan dengan rakyat agar lembaga ini semakin efektif menjalankan fungsi representasi rakyat.
Momen itu sekaligus menjadi refleksi atas kiprah parlemen sebagai representasi rakyat dan menegaskan peran strategis parlemen sekaligus menjadi ajang evaluasi bagi parlemen (DPR, DPD) atas pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. (LITBANG KOMPAS)
