JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Presiden Prabowo Subianto dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) terkait penyadapan jika situasinya mendesak.
Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026), ketika membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, sejumlah politisi, aktivis, pengusaha, hingga jurnalis.
Empat petinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Salah satunya, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Habiburokman, kasus penyadapan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor hingga Undang-Undang Keamanan Negara.
“Bisa tipikor, tentu bisa ya, karena alat ya yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain ya. Lalu Undang-Undang Keamanan Negara juga harus, harus juga digunakan ya, apakah makar ya, ada beberapa variasi makar ya,” kata dia.
Baca Juga: Analisis Amnesty soal Motif Penyadapan Ilegal: dari Politik hingga Kontrol Wacana Publik
“Bila perlu, dalam situasi mendesak, bisa saja presiden mengeluarkan Perppu, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” tegasnya.
Ia menyebut pasal tentang makar masih terlalu sederhana untuk menangani tindakan insubordinasi menyadap kepala negara.
“Terus terang kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa,” tutur Habiburokhman.
Lebih Serius daripada Watergate“Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat. Karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini, orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” bebernya.
Ia menegaskan, kasus ini lebih serius dari kasus Watergate, bahkan mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada.
Habiburokhman juga mengatakan KUHP bahkan belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana yang sangat ekstrem seperti itu.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Ilegal, Usman Hamid: Mungkin Pak Joko Widodo Perlu Dimintai Keterangan
“Ya paling ekstrem ya makar ya, dan pasal-pasal terhadap keamanan negara. Intinya jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan yang demikian ekstrem dalam berbagai perannya lolos karena undang-undangnya memang belum mengatur dengan baik,” ujarnya.
“Kalau menurut saya sih masuk akal ya, kayak dulu kan Bom Bali tiba-tiba ada perppu ya. Nah begitu juga saat ini,” imbuhnya.
Saat ditanya kemungkinan terbitnya perppu tersebut, ia mengatakan itu baru sebatas wacana pihaknya.
“Ini wacana dari kami ya. Nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- habiburokhman
- penyadapan ilegal
- penyadapan presiden
- penyadapan prabowo
- penyadapan
- prabowo
