Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk tim khusus atau satuan tugas (satgas) baru untuk mengusut dugaan penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pihaknya memberikan kewenangan penuh kepada Polri, khususnya Bareskrim, untuk menangani kasus tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam proses penegakan hukum.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” ujar Yusril saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11).
Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan tidak pandang bulu sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Saat ini, kepolisian tengah melakukan pendalaman melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta memintai keterangan dari para ahli.
Menariknya, ruang lingkup penyidikan kini berkembang. Yusril mengungkapkan bahwa kasus ini tidak lagi sekadar menyoal penyadapan ilegal, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Menurutnya, intersepsi terhadap kepala negara merupakan tindakan serius karena posisi presiden sebagai primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’.
Oleh sebab itu, penyidik tengah mencari benang merah antara aksi penyadapan dengan potensi tindak pidana makar.
“Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” tegasnya.
Terkait detail teknis maupun transparansi hasil penyadapan kepada publik, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Bareskrim Polri.
Sebagai informasi, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik terhadap Presiden, pejabat negara, hingga tokoh masyarakat sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Meski ada pernyataan dari pemerintah terkait ketiadaan tim khusus baru, Polri sebelumnya melalui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim internal untuk mengusut kasus ini secara mendalam.
