JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, berpendapat, penerapan pasal tentang makar masih terlalu sederhana untuk penanganan tindakan insubordinasi menyadap kepala negara.
Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut dia, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lebih serius daripada skandal Watergate di Amerika.
“Terus terang kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa,” tuturnya.
Baca Juga: Ketum Nasdem Surya Paloh Tanggapi Pemakzulan Gibran, Soroti Syarat Konstitusional | KOMPAS SIANG
“Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat. Karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini, orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” ucapnya.
Ia menegaskan, kasus ini mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada.
KUHP Belum Atur soal Pidana EkstremHabiburokhman juga mengatakan, KUHP bahkan belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana yang sangat ekstrem seperti itu.
“Ya paling ekstrem ya makar ya, dan pasal-pasal terhadap keamanan negara. Intinya jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan yang demikian ekstrem dalam berbagai perannya lolos karena undang-undangnya memang belum mengatur dengan baik.”
“Kalau menurut saya sih masuk akal ya, kayak dulu kan bom Bali tiba-tiba ada Perpu ya. Nah begitu juga saat ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berharap agar tersangka kasus itu tak hanya diusut dengan pasal-pasal ITE saja.
“Jangan seperti yang disadap orang yang tidak ada tugas-tugas penting. Ini para tokoh-tokoh bangsa pasti yang disadap adalah hal-hal penting termasuk presiden. Kalau presiden disadap pastilah keselamatan negara menjadi terancam,” ucapnya.
“Karena itu, pasti ada pihak, pasti dalam konteks politik, ada pihak sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habib.
Terlebih, kata dia, berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban dugaan penyadapan ilegal tersebut mencapai 6 ribuan.
Baca Juga: [FULL] Menko Yusril Update Kasus Penyadapan Prabowo-Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
“Apa? Ini enggak mungkin kalau (menyadap) hanya pengin dengar-dengar saja, enggak mungkin orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar 6.000 orang ya dilakukan penyadapan ilegal. Nah ini harus bisa dibongkar oleh penyidik nantinya.”
Ia mendesak polisi mengenakan pasal makar dan pasal-pasal yang terkait keamanan negara.
“Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri tetapi juga kelompok politik, tokoh politik atau bahkan mungkin juga ada juga--siapapun yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- habiburokhman
- insubordinasi
- makar
- penyadapan presiden
- penyadapan ilegal
