Mengapa Pembalut Masih Kena PPN? Ini Penjelasan DJP Kemenkeu

Ilustrasi. Pembalut belum bebas PPN meski jadi kebutuhan penting perempuan. DJP memaparkan alasan pengenaan pajak, tarif efektif 11 persen, dan pertimbangan fasilitas perpajakannya. (Sumber: Instagram @ditjenpajakri)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembalut merupakan kebutuhan penting bagi perempuan, tetapi pembeliannya masih dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, pembalut belum bebas PPN karena belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak tersebut.

“Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian penjelasan DJP, dikutip dari akun Instagram resmi Ditjen Pajak Kemenkeu, Senin (9/11/2026).

DJP menjelaskan, fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada jenis barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembalut belum masuk dalam kelompok barang penerima fasilitas tersebut.

Baca Juga: Batas Gaji Bebas Pajak Bakal Naik, Airlangga: Belum Berlaku pada Januari 2027

“Saat ini, pembalut belum termasuk jenis barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN,” tulis DJP.

Meski demikian, DJP menyatakan memahami pentingnya pembalut bagi perempuan. Produk menstruasi berperan dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan.

Terkait usulan fasilitas perpajakan, DJP menyebut ada sejumlah pertimbangan yang perlu dikaji. Pertimbangan itu meliputi ketentuan perpajakan yang berlaku, dampaknya bagi masyarakat, serta implikasi fiskalnya.

“Karena itu, setiap usulan mengenai fasilitas perpajakan perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dampaknya bagi masyarakat serta implikasi fiskalnya,” kata DJP.

Baca Juga: Pembalut Kena Pajak, Komnas Perempuan: Memperberat Beban Perempuan

DJP menyebut pembalut diperlakukan sebagai barang nonmewah. PPN dihitung menggunakan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

Dengan perhitungan tersebut, beban PPN efektif atas pembalut setara dengan 11 persen dari harga jual.

DJP juga menjelaskan pengenaan PPN atas pembalut bukan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan ataupun dikenakan atas menstruasi.

Baca Juga: Menkeu Bantah Pajak Transfer Antarbank Mulai 9 November: PPN Bukan atas Uang yang Dikirim

“PPN atas pembalut bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan ataupun atas menstruasi,” ucap DJP.

Menurut DJP, pengenaan tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :