Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Presiden dan para purnawirawan saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terkini, khususnya dinamika internal menyusul terkuaknya skandal penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal Polri.
Pertemuan itu digelar hanya berselang beberapa hari setelah publik diguncang oleh penetapan empat perwira tinggi berpangkat jenderal sebagai tersangka. Kasus ini tak tanggung-tanggung, turut melibatkan seorang mantan Kapolri serta mantan Kepala Kantor Staf Presiden.
Adapun keempat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri meliputi mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.
Berdasarkan penyidikan, keempat tersangka diduga telah memerintahkan aksi penyadapan tanpa prosedur resmi sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tersebut sangat luas, meliputi nomor telepon pribadi presiden, para pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media dan ormas, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Secara institusional, para mantan Kapolri tersebut sejatinya tidak lagi memiliki sangkut paut karena telah lama menanggalkan jabatan. Namun, di tengah guncangan skandal yang menyeret nama-nama besar di kepolisian, publik tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang mereka bicarakan dan apa hasil dari pertemuan tersebut?
Jenderal (Purn) Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.
Terlebih, hampir seluruh mantan Kapolri sejak era reformasi tampak merapat ke Hambalang. Mereka yang hadir meliputi Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi (1998–2000), Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo (2000), Jenderal Polisi (Purn) Suroyo Bimantoro (2000–2001), Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar (2001–2005), hingga Jenderal Polisi (Purn) Sutanto (2005–2008).
Barisan purnawirawan jenderal bintang empat itu berlanjut dengan kehadiran Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri (2008–2010), Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo (2010–2013), Jenderal Polisi (Purn) Sutarman (2013–2015), Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti (2015–2016), hingga Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian (2016–2019).
Dari seluruh mantan pimpinan Korps Bhayangkara tersebut, tercatat hanya Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis (2019–2021) yang tidak terlihat. Kendati demikian, pihak Istana tidak merinci apakah Idham berhalangan hadir atau tidak diundang.
Dalam forum tertutup itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto. Pertemuan ini turut diikuti secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang didampingi Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat.
Selain itu, hadir Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Sjafrudin, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Dedy Kusuma Bakti, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Herry Heryawan. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komisaris Jenderal Roycke Harry Langie, hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Mahmud Nazly Harahap juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Menurut keterangan resmi akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan di Hambalang tersebut menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan masyarakat. Mereka berkomitmen mengawal penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” tulis keterangan tersebut, Senin (9/11/2026).
Selain itu, para purnawirawan Polri menyampaikan dukungan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini diberikan dalam menjalankan kebijakan prorakyat serta mengawal penegakan hukum berlandaskan Pancasila dan undang-undang.
“Jenderal (Purn) Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet.
Secara terpisah, Tito menuturkan bahwa dalam pertemuan kemarin, Presiden menjelaskan kepada para mantan Kapolri terkait berbagai kebocoran keuangan negara. Para purnawirawan mendukung segala langkah Presiden untuk mencegah kebocoran keuangan negara terus berlanjut.
"Purnawirawan Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan mendukung program-program beliau yang prorakyat, terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (9/11/2026).
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pertemuan antara Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri itu cenderung bersifat politis. Pertemuan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Presiden membutuhkan dukungan politik dalam menghadapi skandal penyadapan yang melibatkan sejumlah jenderal Polri.
Padahal, posisi Presiden sebagai kepala negara sangat kuat. Presiden dapat menginstruksikan Kapolri Suyudi untuk menuntaskan penyelidikan kasus penyadapan secara tuntas tanpa perlu melibatkan para mantan Kapolri.
"Semestinya Presiden tidak perlu mengundang. Kan, mengesankan Prabowo tidak secure, tidak aman, sehingga membutuhkan dukungan dari para mantan Kapolri," ujar Sugeng.
Sugeng mempertanyakan urgensi pertemuan itu apabila dimaksudkan untuk meminta pendapat para mantan Kapolri. Sebab yang dihadapi saat ini adalah peristiwa pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum sebagaimana prosedur yang berlaku.
