Pemerintah menetapkan aturan baru mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 tersebut, masa kerja pekerja dengan status PKWT ditetapkan maksimal empat tahun.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 82 ayat (2) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. PKWT dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang sebanyak dua kali, dengan masing-masing perpanjangan maksimal satu tahun.
“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun,” tulis Pasal 82 ayat (2) beleid tersebut.
Dengan skema tersebut, total masa PKWT dapat berlangsung paling lama empat tahun apabila pekerja mendapatkan dua kali perpanjangan kontrak.
Aturan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama lima tahun. Perubahan ketentuan mengenai jangka waktu PKWT merupakan salah satu materi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain mengatur jangka waktu PKWT, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah perubahan ketentuan ketenagakerjaan lainnya, termasuk terkait waktu istirahat, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon.
