JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Pembentukan Pokja tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mencari penyebab belum tuntasnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
"Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami mem-follow up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya," kata Yusril di kantornya, Senin, 9 November 2026.
BACA JUGA:Breaking! Kemendikdasmen Siapkan Aturan Baru SMA 2027, Jurusan IPA-IPS-Bahasa Kembali Berlaku
Pokja tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.
Adapun anggota Pokja tersebut akan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Kepolisian. Pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan kalangan akademisi serta mantan hakim untuk memberikan perspektif dalam merumuskan solusi.
Yusril menyebut, salah satu opsi yang akan dibahas adalah melibatkan jaksa atau penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Dengan begitu, hasil penyelidikan diharapkan dapat lebih siap ketika diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
"Apakah tidak mungkin misalnya Komnas itu ketika melakukan satu penyelidikan itu juga menyertakan jaksa yang sudah biasa melakukan penyidikan, kan? Atau menyertakan polisi yang biasa melakukan penyidikan, sehingga hasil dari penyelidikan dari Komnas HAM itu tidak sia-sia bolak-balik, bolak-balik, lalu akhirnya tidak jelas mau dibawa ke mana kasus ini," ujarnya.
BACA JUGA:Yusril Ungkap 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masih Mandek, Ini Penyebabnya
Yusril mengatakan, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah lembaga terkait, pemerintah menemukan adanya persoalan teknis dan prosedural yang menghambat proses penyelidikan maupun penyidikan kasus-kasus tersebut.
"Dan kami menemukan masalah dari pertemuan tadi bahwa ternyata memang ada persoalan-persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut Yusril, salah satu kendala utama terletak pada pembagian kewenangan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.
Dalam praktiknya, hasil penyelidikan Komnas HAM kerap dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai masih membutuhkan kelengkapan alat bukti. Namun, Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindaklanjuti sejumlah permintaan penyidik, seperti memanggil paksa pihak-pihak yang diperlukan.
Yusril menjelaskan, dari 13 kasus pelanggaran HAM berat masih belum memperoleh penyelesaian terdiri dari Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus), Talangsari, Rumoh Geudong, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, pembunuhan dukun santet 1998-1999, Simpang KKA, Wasior, Jambo Keupok, dan Wamena.
Yusril menegaskan, pembentukan Pokja tidak harus berujung pada perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hambatan yang ditemukan lebih berkaitan dengan teknis pelaksanaan sehingga dapat diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga.
- 1
- 2
- »
