jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) mendesak pemerintah mengumumkan jadwal alih status PPPK ke PNS.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga diminta segera mengumumkan mekanisme dan persyaratan pengadaan khusus PNS dosen bagi dosen PPPK berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2026.
BACA JUGA: Mekanisme Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Jelas, Mana Juknisnya?
"Pemerintah telah menyampaikan rencana pendaftaran mulai November 2026, bersamaan dengan seleksi CPNS dosen jalur umum. Perlu segera mendapat tanggal pasti dan pedoman6 resmi agar dapat mempersiapkan diri," kata Ketua Umum DPP ADAKSI Anggun Gunawan, Senin (9/11/2026).
Anggun Gunawan menyampaikan lima tuntutan ADAKSI sebagai berikut:
BACA JUGA: Ratusan PPPK Paruh Waktu Aman, Beberapa Bulan Lagi Naik Level
1. Hentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK
ADAKSI sependapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bahwa skema PPPK kurang sesuai untuk profesi dosen karena membatasi pengembangan karier. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan kesinambungan kerja dan kepastian karier jangka panjang.
BACA JUGA: Kontrak 400 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Beri Kepastian Kerja
"Karena itu, ADAKSI meminta pemerintah menghentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK dan memenuhi kebutuhan dosen ASN melalui formasi PNS," tegasnya.
2. Umumkan jadwal, mekanisme, dan persyaratan secara terbuka
ADAKSI meminta Kemdiktisaintek menerbitkan pedoman teknis sebelum pendaftaran dibuka. Pedoman itu harus menjawab secara lugas kapan pendaftaran dimulai dan berakhir, siapa yang berhak melamar, apa saja dokumen yang harus disiapkan, berapa formasi yang tersedia, bagaimana penempatan ditentukan, bagaimana setiap komponen seleksi dinilai, serta kapan hasil diumumkan dan pengangkatan dilakukan. Pemerintah juga perlu menyediakan masa sanggah yang jelas.
PP Nomor 26 Tahun 2026 membuka pengadaan khusus bagi dosen PPPK yang diangkat sampai dengan tahun 2025 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah perlu menjelaskan cara menghitung batas usia saat melamar, dokumen pembuktian yang diterima, persyaratan tambahan apabila ada, dan bagaimana masa kerja sebagai dosen PPPK akan diperhitungkan. Kejelasan sejak awal penting karena pengadaan khusus ini hanya dilaksanakan satu kali.
3. Akui hasil seleksi nasional dan kinerja dosen selama mengabdi
Banyak dosen PPPK sebelumnya mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan lolos melalui jalur kebutuhan umum. Dosen asal PTS dan dosen honorer di perguruan tinggi negeri (PTN) atau dosen PPNPN sama-sama mengikuti proses seleksi nasional dosen PPPK yang ketat. Seleksi tersebut menguji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta mencakup wawancara dan praktik mengajar (*microteaching*), komponen-komponen yang juga digunakan dalam seleksi CPNS dosen. Setelah diangkat, para dosen ini terus membuktikan kemampuan mereka melalui pelaksanaan tridharma di kampus.
ADAKSI mengusulkan agar, setelah persyaratan administrasi diverifikasi, penilaian cukup menggunakan sertifikat hasil seleksi nasional saat peserta melamar sebagai dosen PPPK, diperkuat dengan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) yang telah diverifikasi selama mereka berstatus PPPK. Panitia dapat mencocokkan sertifikat dengan arsip resmi seleksi dan menggunakan BKD untuk menilai rekam kinerja tridharma. Kriteria dan bobot penilaian harus diumumkan sebelum pendaftaran agar setiap peserta memahami dasar penetapan hasil.
Pasal 12 PP Nomor 26 Tahun 2026 saat ini mengatur seleksi administrasi serta seleksi kompetensi dasar dan bidang berbasis komputer. Karena itu, ADAKSI meminta pemerintah menyiapkan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar hasil seleksi terdahulu dan rekam BKD dapat menjadi dasar penilaian tanpa mengulang seluruh rangkaian tes.
4. Sediakan formasi PNS jalur khusus bagi seluruh dosen PPPK di kampus asal dan buka peluang lintas PTN*
ADAKSI meminta setiap PTN yang memiliki dosen PPPK mendata seluruh dosen PPPK yang tercatat di kampusnya dan mengusulkan formasi PNS melalui jalur pengadaan khusus dalam jumlah yang mencakup seluruh dosen PPPK. Kemdiktisaintek dan Kementerian PANRB perlu memastikan bahwa penetapan formasi memperhitungkan jumlah dosen, bidang keahlian, dan jenjang jabatan mereka. Dengan begitu, setiap dosen PPPK memiliki kesempatan mengikuti seleksi di kampus tempatnya mengabdi.
Untuk mendukung mobilitas talenta dosen, ADAKSI juga mengusulkan agar PTN dapat membuka formasi PNS jalur khusus yang dapat dilamar oleh dosen PPPK dari PTN lain, sesuai kebutuhan program studi dan kecocokan bidang keahlian. Pemerintah perlu mengatur mekanisme lintas PTN ini secara terbuka, termasuk daftar formasi, persyaratan, dan tata cara penempatan, sekaligus memastikan formasi di kampus asal tetap tersedia bagi seluruh dosen PPPK setempat.
“Dosen PPPK sudah membuktikan kompetensinya saat mengikuti seleksi nasional dan terus membuktikannya melalui kerja sehari-hari di kampus. Kami meminta pemerintah mengakui kedua bukti itu dalam seleksi yang akomodatif dan berkeadilan," seru Anggun Gunawan.
Setiap dosen PPPK yang memenuhi syarat harus mendapat kesempatan mengikuti seleksi di kampus tempatnya mengabdi, sekaligus memiliki peluang melamar ke PTN lain yang membutuhkan keahliannya, sambungnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
