Penyadapan Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak sekadar dipandang sebagai intrik aparat penegak hukum. Ia diduga bagian dari perlawanan yang dijalankan oleh oligarki ke Prabowo.
Dikutip Senin (9/11/2026) Aktivis Senior Said Didu membedah bahwa operasi intelijen gelap tersebut adalah wujud kepanikan dan serangan balik langsung dari kelompok oligarki yang merasa eksistensinya terancam oleh kebijakan tegas pemerintah saat ini.
Baca Juga: Loyalis Megawati: Jauh Sebelum Sadap Prabowo, Listyo Sigit Pernah Kirim Utusan untuk Tekan PDIP
Menurut Said Didu, rentetan manuver politik dan gangguan keamanan terhadap kepala negara sudah ia prediksikan sejak awal.
Ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk membersihkan negara dari cengkeraman para penguasa modal yang korup, risiko terbesarnya adalah perlawanan balik dari tangan-tangan kekuasaan yang selama ini dikendalikan oleh oligarki, termasuk dari oknum aparat penegak hukum tingkat tinggi.
"Hidup Prabowo! Dan itulah saya menyatakan pada saat pemerintah menyentuh, maka saya yakin serangan akan datang," urai Said Didu.
Ia meyakini bahwa keterlibatan mantan petinggi kepolisian dalam memata-matai jalur komunikasi presiden adalah titik kulminasi dari perlawanan tersebut.
"Karena Pak Prabowo langsung menyerang kekuasaan mereka, maka datanglah sadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri untuk menyadap presidennya. Itu adalah puncak dari segalanya," tegasnya.
Said Didu sendiri merapatkan barisan dengan mendeklarasikan perang terbuka antara rakyat dan kelompok oligarki beserta para proksinya. Ia memastikan bahwa rakyat kini telah menyadari posisinya sebagai pemilik sah republik ini.
"Musuh kalian sudah jelas, rakyat Indonesia yang ingin mengembalikan kedaulatannya ke negerinya, bukan menyerahkan kedaulatan itu kepada oligarki untuk mengambil negara ini. Jadi sudah jelas sekarang mana musuh mana kawan," pungkasnya.
Kendati demikian, tudingan konspirasi antara oligarki dan oknum kepolisian yang dilontarkannya dalam orasinya ini masih menanti pembuktian materiil dalam penyidikan dari Bareskrim Polri.
Bareskrim Polri sendiri sebelumnya telah resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.
Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.
Baca Juga: Dugaan Bahlil Terlibat Penyadapan ke Prabowo, Golkar: Jangan Main di Air Keruh, Tak Ada Ikan Besar
Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.
