Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat 2026 gelombang 1 dan 2. Dari jumlah tersebut, 14 kasus di antaranya masuk kategori pelanggaran berat.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi.
“Di dalam rekap dua gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran ya,” kata Toni dalam agenda Taklimat Media TKA di Gedung Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Toni menyebut, jumlah dugaan pelanggaran tersebut tercatat dari sekitar 3,73 juta peserta TKA. Angka itu setara sekitar 0,01 persen dari keseluruhan peserta.
“Kalau kita sandingkan dengan basis sekitar 3,73 juta peserta yang digunakan dalam rekap pengawasan kita, itu angkanya hanya sekitar 0,01%. Dan persentase itu menggambarkan bahwa memang temuan ini sangat tercatat dan status masing-masing temuan itu ditentukan melalui klarifikasi dan juga pemeriksaan,” ujar dia.
Toni juga mengungkapkan, jumlah dugaan pelanggaran TKA gelombang kedua mengalami penurunan dibandingkan gelombang pertama.
Berdasarkan rekap Kemendikdasmen, dugaan pelanggaran pada gelombang pertama mencapai 308 kasus, sedangkan pada gelombang kedua tercatat 69 temuan.
Pada gelombang pertama, temuan pelanggaran antara lain berupa siaran langsung dan unggahan foto dari ruang pelaksanaan TKA. Meski tidak seluruhnya memperlihatkan substansi soal, tindakan tersebut tetap melanggar tata tertib.
“Walaupun tidak semuanya menyangkut tentang substansi soal ya. Tetapi juga ada yang memang ingin menampilkan bagaimana live terkait pelaksanaan ujian di setiap ruangan. Dan itu termasuk pelanggaran karena di dalam SOP kami tidak boleh melakukan itu,” jelas Toni.
Dari temuan gelombang pertama, Kemendikdasmen juga mencatat 14 kasus yang masuk kategori berat. Kata Toni, temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen untuk didalami.
“14 temuan di gelombang 1 yang masuk ke dalam kategori berat ya, dalam rekap awal itu telah kami koordinasikan dengan Pak Irjen (Faisal), Inspektorat Jenderal,” tuturnya.
Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul menerangkan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan TKA.
“Memang saat ini Inspektorat Jenderal lagi melakukan pendalaman ya, terkait dengan indikasi-indikasi pelanggaran,” kata Faisal.
Menurut Faisal, sebagian besar temuan berkaitan dengan pemotretan kondisi ruang ujian. Sementara itu, terdapat lebih dari 10 indikasi kecurangan yang melibatkan pemotretan dan penyebaran soal.
“Dan setelah kami melihat memang sebagian besar itu, itu memotret ya terkait dengan pelaksanaan kondisi ujian. Jadi hanya sekitar 10 lebih yang memang ada indikasi kecurangan dalam hal ini dia menyebarkan, memfoto soal dan menyebarkan,” bebernya.
Untuk menelusuri lebih lanjut, sejumlah tim Inspektorat Jenderal telah diterjunkan ke lapangan untuk memeriksa kasus-kasus yang terindikasi sebagai pelanggaran.
Faisal mengatakan, penentuan sanksi nantinya akan mempertimbangkan tingkat kecurangan dan dampaknya.
“Sehingga nanti kita akan melihat tingkat apa namanya, kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan,” terangnya.
Dokumentasi Ruang Ujian Jadi TemuanDalam kesempatan itu, Toni juga menjelaskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dokumentasi pelaksanaan ujian yang diunggah ke media sosial oleh pihak sekolah, termasuk proktor.
Menurut Toni, dokumentasi ruang ujian yang diunggah ke media sosial tetap termasuk pelanggaran, meskipun tidak memperlihatkan substansi soal.
“Itu termasuk pelanggaran karena tidak boleh ya dilakukan seperti itu, dilakukan oleh proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas kemudian diekspos di media-media sosial. Itu kami catat juga sebagai pelanggaran,” ungkap Toni.
Dia menambahkan, Kemendikdasmen telah melakukan identifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut dan menyampaikan surat tindak lanjut. Namun, sejumlah sekolah juga telah memberikan klarifikasi terkait informasi dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada mereka.
“Dari 308 itu sudah ada klarifikasi dan kami ada surat yang disampaikan juga ke seluruh satuan pendidikan yang memang tidak akurat tentang pelanggaran yang 308 tadi,” kata dia.
Sanksi Masih Menunggu Hasil PemeriksaanHingga saat ini, Kemendikdasmen belum menetapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran TKA.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Rahmawati menerangkan, dugaan pelanggaran dapat melibatkan peserta maupun pihak pelaksana di sekolah, seperti pengawas, proktor, dan teknisi.
“Jadi memang ada pelanggaran dari sisi siswa, ada juga pelanggaran dari sisi pelaksana di sekolah, baik itu pengawas, proktor, maupun teknisi,” kata Rahmawati.
Rahmawati menegaskan, penentuan pihak yang akan dikenai sanksi masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
“Kemudian untuk siapakah yang akan mendapatkan sanksi dan lain-lain, ini tentu kami perlu menunggu konfirmasi maupun verifikasi dari Inspektorat Jenderal,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kemendikdasmen berhati-hati dalam menentukan sanksi dan tidak hanya mengandalkan bukti yang beredar di media sosial.
“Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tapi juga melalui proses pendalaman,” sambung Rahmawati.
Irjen Faisal turut menambahkan, penentuan sanksi akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat kecurangan dan dampaknya terhadap peserta didik.
“Sehingga nanti kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan. Baik itu terhadap siswanya, terhadap proktor, terhadap pengawas, dan lain sebagainya, karena ini kita harus tetapkan secara hati-hati,” kata Faisal.
Kemendikdasmen Terbitkan Surat EdaranUntuk memperkuat pengawasan, BKPDM Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen, serta Ombudsman RI.
Toni mengatakan, pada 2 November 2026, BKPDM telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 untuk mengingatkan dinas pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar menjalankan tata tertib TKA.
“Di tanggal 2 November 2026, memang BKPDM menerbitkan surat edaran Kepala BKPDM nomor 001 tahun 2026 untuk mengingatkan dinas pendidikan, kanwil, kementerian agama, dan juga satuan pendidikan agar menjalankan tata tertib tes kemampuan akademik,” ujar Toni.
BKPDM juga telah menyampaikan surat tindak lanjut kepada pihak terkait di daerah dan Inspektorat Jenderal, serta mengajukan permohonan pengendalian konten kepada Komdigi.
Toni menyebut, proses konfirmasi dan klarifikasi dengan dinas pendidikan serta Kanwil Kemenag masih berlangsung.
“Di dalam setiap kasus, kami perlu memastikan apa yang terjadi, siapa yang terkait, dan bukti apa yang mendukung temuan tersebut. Dari pemeriksaan itulah tindak lanjut kita pastikan,” pungkasnya.
