Batam: Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mengajukan usulan sebanyak 363 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Mokhammad Ikhsan, mengatakan usulan tersebut mencakup 303 formasi guru dan 60 formasi tenaga kesehatan.
"Tahun ini Batam ada usulan untuk guru dan tenaga kesehatan. Untuk guru sebanyak 303 formasi dan tenaga kesehatan 60 formasi PNS," katanya saat dihubungi di Batam, seperti dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.
Ikhsan menjelaskan, usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Saat ini, Pemkot Batam masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai jumlah formasi yang disetujui serta tahapan seleksi.
“Kami masih menunggu penetapan formasi serta arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait jadwal pelaksanaan seleksi,” katanya.
Baca Juga :
Pemerintah Sepakati 4 Kebijakan Baru untuk ASN dan PPPK, Apa Saja Isinya?
Setelah penetapan formasi oleh Kementerian PANRB, proses pengadaan CPNS akan berlanjut mengikuti jadwal yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Ikhsan, pengajuan formasi dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Batam. Namun, jumlah yang diusulkan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran belanja pegawai daerah.
"Kalau untuk mencukupi tentu belum sepenuhnya, tetapi kami berusaha memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap," ujarnya.
(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)
Mengenai persyaratan administrasi dan ketentuan khusus bagi calon pelamar, Ikhsan menyebut belum ada aturan baru yang diterima Pemkot Batam. Pelaksanaan seleksi nantinya akan mengacu pada regulasi serta petunjuk teknis dari Kementerian PANRB dan BKN.
“Sesuai petunjuk saja dari Kementerian PANRB serta BKN,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Batam belum mengajukan kebutuhan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk pengadaan tahun ini.
“Untuk tahun ini kami belum ada mengusulkan untuk PPPK,” kata Ikhsan.
