Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyebutkan alasan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus untuk mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang kini dikaitkan dengan delik makar.
Karena, kata Yusril, pemerintah menyerahkan mandat penuh proses hukum kepada Korps Bhayangkara. Menurutnya, Presiden telah memberikan kepercayaan mutlak kepada Bareskrim Polri untuk membongkar tuntas kasus yang menjerat empat jenderal polisi secara profesional.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ucap Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pernyataan ini sekaligus merespons pertanyaan publik dan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR maupun tim investigasi eksternal.
Selain itu, Yusril menjelaskan, bahwa pengusutan oleh Bareskrim Polri sudah bergulir secara intensif sejak beberapa hari lalu dan terus dilaporkan kepada publik secara transparan.
"Itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu oleh Bareskrim, dan sudah berapa kali juga baik Bareskrim, saya, Mensesneg itu menyampaikan ke publik tentang perkembangan dari peristiwa ini," jelasnya.
Yusril menilai penyidik kepolisian memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menghimpun alat bukti, meminta keterangan saksi, hingga berkonsultasi dengan para pakar hukum.
Karena itu, kata dia, pembentukan satuan investigasi baru di luar kepolisian dinilai tidak diperlukan.
"Dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi sedang terus diperiksa, dan saya kira Bareskrim melakukan tugas secara intensif dan kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional, sesuai dengan amanat undang-undang dan karena itu sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah untuk membentuk satu tim penyidik," ujar Yusril.
"Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan kepada kepolisian melakukan tindakan ini," lanjutnya.
Yusril mengungkapkan Presiden Prabowo telah menerima laporan awal dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto setelah adanya pihak yang melaporkan dugaan penyadapan tersebut.
