JAKARTA, KOMPAS - Penyadapan ilegal tidak hanya terjadi pada Presiden, pegiat lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) diduga juga turut mengalami penyadapan ilegal. Hal itu menjadi ancaman bagi keamanan dan kebebasan berdemokrasi.
Salah seorang pegiat dari Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhamad Isnur disebut-sebut juga disadap. Namanya masuk dalam daftar nama yang tersebar di media sosial dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Daftar tersebut berisi nama orang-orang yang disadap terkait kasus yang melibatkan bekas Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Isnur menduga penyadapan terhadap dirinya sudah terjadi sejak tahun 2019. Penyadapan mulai terjadi saat dirinya mengadvokasi Undang-Undang revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, intensitasnya meningkat pada pengawalan isu-isu sensitif berkenaan dengan Papua dan demonstrasi.
”Sangat lama saya disadap, coba diretas, diganggu, dan diancam,” ujarnya dalam Konferensi Pers Walhi bertajuk Lindungi Pembela Lingkungan dan HAM, Adili Korporasi Pembakar Hutan pada, Senin (9/11/2026) di Jakarta.
Isnur menyampaikan, penyadapan ini menghambat berbagai upaya aktivisme yang dilakukan. Kendala berorientasi perihal komunikasi dan keamanan data internal.
”Beberapa kali komunikasi menjadi sulit, kerap menerima telepon baik melalui akun media sosial maupun telepon standar. Data jadi bocor,” ucapnya.
Tidak hanya dirinya, Isnur mengatakan, penyadapan berpotensi terjadi pada banyak aktivis. Ia mengatakan dalam data kepolisian, terdapat 6.000 nomor telepon yang diduga telah disadap. Kendati demikian, ia meyakini jumlah sebenarnya dapat lebih dari itu.
Berkenaan dengan hal tersebut, pihaknya mengatakan telah dan terus mencoba berbagai prosedur hukum. Namun, hingga kini, ia menilai belum ada penanganan optimal yang mampu memberi ruang aman bagi aktivis.
Baginya, ada dua hal yang mencerminkan lemahnya perlindungan bagi aktivis hingga saat ini. Pertama, tidak adanya kepastian penanganan laporan oleh kepolisian khususnya pada isu digital attack.
”Semua laporan kepolisian terkait penyadapan, digital attack, bahkan pengambilalihan sosial media, tidak ada yang diproses oleh kepolisian,” ucapnya.
Kedua, belum ada mekanisme perlindungan hukum terkait penyadapan. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengawal Rancangan Undang-Undang Penyadapan untuk diselesaikan sejak tahun 2010.
Kami menyatakan solidaritas untuk semua rakyat, semua aktivis lingkungan yang mengalami kekerasan dan penyadapan.
”Kami sudah minta DPR segera menyelesaikan undang-undang penyadapan, sudah hampir 16 tahun lalu. Jadi kita patut marah karena tidak ada perlindungan warga negara di sana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Isnur mengatakan, Walhi mendesak penyelesaian penyusunan undang-undang penyadapan dan penerapannya secara adil bagi warga negara. Ia menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme yang merata kepada seluruh warga negara, bukan hanya pada penguasa.
”Undang-undang harus melindungi warga negara, bukan sekadar melindungi penguasa,” katanya.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menyampaikan, penyadapan bukan hanya mencederai kebebasan demokrasi bagi aktivis Walhi. Ia mengatakan, pergerakan dan perlawanan akan terus dilakukan guna memunculkan regulasi yang adil bagi warga negara.
"Kami menyatakan solidaritas untuk semua rakyat, semua aktivis lingkungan yang mengalami kekerasan dan penyadapan," ujarnya.
Kendati demikian, persoalan ini akan diperjuangkan seiring isu-isu lingkungan yang belum tuntas. Boy mengatakan, isu penyadapan tidak boleh menjadi celah bagi pengalihan pada fokus utama yakni penanganan bencana lingkungan. "Kasus ini jangan sampai mengalihkan atau menutupi persoalan utama," ujarnya
Berkenaan dengan regulasi penyadapan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengatakan, RUU Penyadapan perlu kembali didorong, terutama setelah muncul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Kasus tersebut menjadi pelajaran untuk memperjelas mekanisme penyadapan sekaligus menjamin perlindungan privasi seluruh warga negara. (Kompas.id, 5/11/2026).
”Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tapi juga seluruh warga negara Indonesia,” ujarnya.
Rancangan Undang-Undang Penyadapan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Ia mengatakan, saat ini DPR tengah menyiapkan naskah dan rancangan undang-undang tersebut.
Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya dan Sistem Informasi (CMCI) dan Laboratorium AI dan Big Data Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Abie Besman mengatakan penyadapan ilegal merupakan persoalan standar tentang hak warga negara. Hal tersebut, berkaitan erat dengan privasi, keamanan komunikasi, dan perlindungan identitas. (Kompas.id, 5/11/2026).
”Nomor telepon, rekam komunikasi, data pribadi, hingga jejak digital bukan sekadar informasi teknis. Semua itu bagian dari identitas dan ruang personal seseorang yang harus dilindungi,” ujarnya.
Berdasarkan data SAFEnet menunjukkan, ancaman terhadap hak digital warga negara sudah berulang kali terjadi. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, tercatat total 5.549 laporan pelanggaran hak digital.
Pelanggaran itu mencakup 135 laporan pelanggaran hak atas internet (2025), 367 laporan pelanggaran kebebasan berekspresi (2025), 1.087 laporan serangan dan insiden keamanan digital (2025 - 2026), 3.960 laporan kekerasan berbasis gender online atau KBGO (2025-2026). (Kompas.id, 5/11/2026).
