Ringkasan Berita
- Pakar hukum pidana siber Universitas Islam Kadiri, Zainal Arifin, menilai dugaan penyadapan ilegal dapat dijerat ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE.
- Zainal meminta penyidik menuntaskan pembuktian dugaan penyadapan sebelum mengembangkan perkara ke dugaan makar.
- Penghapusan file hasil penyadapan dapat menjadi bahan pendalaman penyidik, tetapi tujuan dan konteks penghapusannya tetap harus dibuktikan.
- Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.
Kediri (beritajatim.com) – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian publik. Pakar Hukum Pidana Siber Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri, Assoc. Prof. Dr. Zainal Arifin, S.H., M.H., S.S., M.Pd.I., menilai perbuatan penyadapan tanpa hak dapat masuk ranah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut Zainal, ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur larangan penyadapan ilegal di ruang siber. Karena itu, apabila unsur perbuatan pidana dan alat bukti terpenuhi, pihak yang melakukan penyadapan tanpa hak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Di Republik Indonesia itu ada undang-undang hukum pidana dan ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Keduanya mengatur tindak pidana di ruang siber,” jelasnya.
Ia menerangkan, penyadapan terhadap informasi atau komunikasi elektronik yang tidak bersifat publik merupakan tindakan yang dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. Ketentuan tersebut, antara lain, tercantum dalam Pasal 258 KUHP.
Dalam pasal tersebut, setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi maupun dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun.
Larangan intersepsi atau penyadapan tanpa hak juga diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Namun, terdapat pengecualian untuk penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semua orang itu dilarang melakukan tindakan dengan cara mencari data atau menyadap tanpa hak. Hukumannya berat. Jadi, yang harus kita cermati adalah apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan penyadapan ilegal dan memenuhi unsur tindak pidana,” ujarnya.
Dugaan makar dinilai belum bisa disimpulkan
Zainal menegaskan, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar. Menurut dia, penyidik perlu lebih dahulu membuktikan tindak pidana penyadapan, termasuk perbuatan, keterlibatan pihak-pihak terkait, dan alat bukti yang mendukung.
Ia menjelaskan, dugaan makar membutuhkan pembuktian unsur kesengajaan atau mens rea, yakni niat atau kehendak pelaku untuk melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Karena itu, penyidik perlu menggali lebih jauh tujuan penyadapan, pihak yang memerintahkan, serta maksud di balik tindakan tersebut. Tanpa bukti yang cukup mengenai unsur makar, menghubungkan perkara penyadapan dengan makar dinilai terlalu dini.
“Kalau makar itu apa yang dia lakukan harus punya Mens rea, niat untuk menggulingkan kekuasaan. Saya kira kalau penyadapan ini nanti terbukti, baru kemudian dilanjutkan apakah ada unsur makar atau tidak,” terangnya.
Ia menilai pembahasan mengenai dugaan makar sebaiknya menunggu hasil pembuktian perkara pokok. Sebab, sampai saat ini dugaan penyadapan yang disangkakan kepada para tersangka juga masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
“Menurut saya itu nanti saja. Yang penting tindak pidananya dulu. Tentang apakah itu masuk tindak pidana makar atau tidak, nanti setelah ini terbukti dulu,” tegasnya.
Jabatan dapat menjadi faktor pemberat
Selain persoalan unsur pidana, Zainal turut menyoroti kemungkinan pemberatan hukuman apabila tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu.
Menurut dia, seseorang yang dipercaya menjalankan tugas dan kewenangan negara semestinya menggunakan kepercayaan tersebut sesuai aturan. Apabila kewenangan itu justru disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, aspek penyalahgunaan jabatan perlu menjadi perhatian dalam proses hukum.
Ia menyebut dalam ketentuan hukum pidana terdapat konsep pemberatan hukuman, termasuk penambahan pidana sepertiga dalam kondisi tertentu. Namun, penerapannya harus melihat ketentuan pasal yang digunakan dan fakta perkara.
“Kalau seseorang dipercaya untuk mengurusi sesuatu, kemudian dia melakukan tindak pidana, menurut saya harus ada pemberatan. Tetapi apakah dalam kasus ini pemberatan itu bisa diterapkan atau tidak, kita tunggu proses hukumnya,” katanya.
Penghapusan file hasil sadapan perlu didalami
Terkait dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem komputer, Zainal menilai tindakan tersebut perlu menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik.
Menurut dia, penghapusan file dapat menjadi petunjuk yang perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat upaya menghilangkan jejak aktivitas tertentu. Namun, penyidik tetap harus membuktikan tujuan, pelaku, waktu, serta hubungan penghapusan tersebut dengan dugaan tindak pidana.
“Penghapusan itu malah bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang harus didalami. Tetapi nanti harus dibuktikan, penghapusan itu dalam rangka apa. Aparat penegak hukum harus menggali mengapa file tersebut dihapus,” jelasnya.
Ia meminta penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, bukan hanya dugaan. Hasil pemeriksaan terhadap sistem elektronik juga perlu dianalisis untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.
Penyidikan diminta fokus hingga tuntas
Zainal menyarankan aparat penegak hukum memprioritaskan penyelesaian perkara dugaan penyadapan ilegal sebelum memperluas penyidikan ke kemungkinan tindak pidana lain.
Menurut dia, penyidik perlu memastikan perbuatan yang disangkakan dapat dibuktikan secara terang melalui keterangan saksi, alat bukti elektronik, dan bukti pendukung lainnya.
Setelah perkara pokok terungkap, penyidik dapat mengembangkan pemeriksaan untuk mengetahui pihak yang memerintahkan, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Fokus saja dulu tindak pidana yang dilakukan itu sampai tuntas. Kemudian nanti ada saksi-saksi dan bukti, baru dikembangkan. Jangan sampai dikembangkan dulu, tetapi perkara yang sekarang justru tidak tuntas,” katanya.
Bareskrim tetapkan tiga tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut berinisial LSP, AHN, dan EH. Mereka masing-masing merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur resmi pada periode 2025 hingga 2026. Selain nomor Presiden, sasaran penyadapan disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil sadapan dari sistem komputer pada Oktober 2026. Bareskrim menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Keputusan Presiden terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan sedang diproses.
Meski demikian, seluruh dugaan perbuatan yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah. [nm/beq]
